JATIMTIMES – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Jawa Timur periode 2024-2028 memulai langkahnya dengan kritis terhadap rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.
Dalam acara Ta’aruf dan Orientasi Peta Jalan LBH Ansor di Gedung Graha Ansor, Ketua LBH PW Ansor Mohammad Syahid mengkritisi kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi membebani rakyat kecil.
Baca Juga : Ikuti Pelatihan Jurnalistik Jatim Times, MIN 2 Kota Malang: Wahana Belajar Baru
Syahid menyampaikan bahwa kebijakan ini perlu dipertanyakan, apakah benar-benar untuk kesejahteraan rakyat atau justru menambah kesulitan ekonomi masyarakat yang sudah terhimpit.
“Kenaikan PPN 12% ini untuk siapa? Apakah untuk kesejahteraan rakyat, atau malah menjadi beban tambahan bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya?” ujar Syahid.
Acara ini juga dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD), yang memaparkan berbagai analisis hukum dan ekonomi terhadap dampak kebijakan tersebut.
