JATIMTIMES - Layanan internet gratis di tingkat RW Kota Malang rencananya akan dicabut atau dihentikan pada tahun 2025 mendatang. Sebelumnya, program bertajuk WiFi RW Gratis itu telah bergulir kurang lebih selama tiga tahun sejak tahun 2021.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang M. Nur Widianto mengatakan, penghentian layanan tersebut akan dilakukan per Januari 2025. Hal tersebut juga telah disosialisasikan melalui surat pemberitahuan belum lama ini.
Baca Juga : Kado Nataru, Dinas PU Bina Marga Jatim Rampungkan Proyek Jembatan Bagor Situbondo
Ia mengatakan, penghentian layanan tersebut juga tidak dilakukan tanpa alasan. Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus banyak menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) nya.
"Kami harus menyesuaikan kemampuan APBD di 2025, yang tentu tidak hanya Diskominfo, saya yakin perangkat daerah lain juga melakukan harmonisasi," ujarnya.
Termasuk penyesuaian kemampuan anggaran juga dilakukan di lingkup Diskominfo Kota Malang. Sehingga, salah satu rasionalisasi anggaran yang dilakukan yakni dengan menghentikan layanan WiFi RW Gratis di tahun 2025.
"Bertepatan Diskominfo mengalami rasionalisasi yang sangat signifikan, satu diantaranya terkait belanja internet itu. Karena kapasitasnya tidak memungkinkan, maka untuk layanan WiFi RW di tahun 2025 kami nihilkan," terangnya.
Sebagai informasi, layanan ini ditempatkan di tiap RW se Kota Malang. Total tercatat ada sebanyak 551 titik yang terfasilitasi layanan tersebut. Dengan kapasitas kecepatan mencapai 50 MBps.
Pria yang akrab disapa Wiwid ini mengatakan, sebelumnya juga sempat ada rencana mengurangi kapasitas kecepatan internet pada program tersebut sebagai bentuk rasionalisasi. Namun sayangnya, langkah itu dinilai masih belum cukup prioritas untuk dianggarkan di tahun 2025.
"Kalau mengurangi kapasitas, kami coba kalkulasi itu juga tidak bisa. Karena belanja internet yang kami suplai untuk layanan perangkat daerah juga mengalami penurunan. Otomatis tidak bisa hanya mengurangi kapasitas ini. Memang harus kami lihat mana yang perlu dan tidak," jelas Wiwid.
Baca Juga : Rampcheck Nataru, Wali Kota Blitar Pastikan Terminal Patria Aman dan Siap Layani Penumpang
Dirinya menjabarkan, layanan tersebut setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,4 Miliar setiap tahunnya. Menurutnya, meski tidak terlalu besar, ada beberapa aspek lain yang perlu dipertimbangkan.
"Satu karena postur APBD 2025 yang tidak memungkinkan. Kedua, kami juga telah melakukan monev (monitoring dan evaluasi), dari 551 titik itu hanya sekitar 50 persen saja yang memanfaatkan," katanya.
Dirinya tidak memungkiri bahwa banyak warga yang memanfaatkan layanan tersebut. Seperti posyandu dan juga kegiatan masyarakat lain di tingkat RW. Namun menurutnya, juga masih banyak yang tidak memanfaatkannya.
"Tapi juga ada yang tidak memanfaatkannya mungkin karena sosialisasi dari warga sekitar tidak maksimal," imbuh Wiwid.
