JATIMTIMES – Anggota Komisi D DPRD Jember yang dipimpin Sunarsi Khoris selaku ketua, Selasa (17/12/2024) melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Jember yang menjadi mitra kerjanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, rombongan anggota Komisi D terdiri dari Sunarsi Khoris, Indi Naidha, Fatmawati, Suciati, Intan Permatasari serta Muh. Ahmad Birbik Munajil Hayat (Gus Birbik), melihat kerja dan beberapa fasilitas yang ada di Disnaker, dan menemukan adanya bangunan aula yang terbengkalai dan nyaris roboh.
Baca Juga : 7 Tol yang Dibuka Secara Gratis Saat Libur Natal 2024
Menurut Khoris (panggilan Sunarsi Khoris), bangunan aula harus bisa digunakan sebagaimana mestinya dan bisa memberi manfaat untuk masyarakat, terutama dalam memberikan pelatihan calon pekerja dan juga hal-hala lain yang bersifat layanan.
“Kedatangan kami ke Disnaker hari ini untuk melakukan kunjungan kerja resmi dan silaturrahmi. Disnaker merupakan mitra kerja kami. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat lebih dekat, apa yang ada di Disnaker. Ternyata kami menemukan adanya bangunan di bagian belakang kantor yang nyaris roboh, padahal bangunan tersebut bisa digunakan sebagai aula yang bisa memaksimalkan layanannya kepada masyarakat,” ujar anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.
Menurut Khoris, jika bangunan tersebut dikelola dengan baik, bisa digunakan untuk tempat pelatihan kerja masyarakat yang mencari kerja. Sehingga Disnaker tidak hanya mengurusi calon pekerja yang mencari kerja, tapi juga membekali pencari kerja dengan skill yang mumpuni.
“Kalau bangunan tersebut bisa dimanfaatkan, maka Disnaker tidak hanya membantu mencarikan pekerjaan pencari kerja, tapi juga bisa memberikan pelatihan kepada pencari kerja, yang syukur-syukur mereka mendapatkan skill yang mumpuni dan tidak lagi sebagai pencari kerja, tapi mampu menciptakan peluang kerja dengan skill yang dimiliki,” jelas Khoris.
Kedepan, pihaknya akan mengusulkan agar Disnaker bisa mendapat anggaran lebih, terutama anggaran memberikan pelatihan kepada pemuda di Jember yang mencari kerja. Apalagi bupati terpilih nanti sangat getol memerangi kemiskinan dengan memberikan pelatihan kepada pemuda di Jember.
“Kedepan, kami akan mengusulkan kepada bupati agar anggaran untuk Disnaker porsinya ditambah. Terutama anggaran untuk memberikan pelatihan kerja kepada pemuda di Jember yang mencari kerja. Syukur-syukur pelatihannya nanti, tidak hanya membekali skill pencari kerja tapi bisa membuka peluang kepada pemuda untuk membuka lapangan kerja sendiri,” ujar Khoris.
Sementara Kepala Disnakertrans Kabupaten Jember Suprihandoko kepada wartawan menyatakan, bahwa kunjungan kerja secara resmi yang dilakukan oleh Komisi D hari ini, merupakan pertama kalinya sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Disnakertrans dalam satu tahun ini.
Baca Juga : FGD BPJS Ketenagakerjaan Kediri Dorong Optimalisasi Perlindungan Pekerja Konstruksi
Pihaknya sangat bersyukur Komisi D bisa membantu Disnakertrans dalam penganggaran, karena selama ini, pihaknya tidak leluasa untuk mengajukan anggaran. Selama ini Disnakertrans lebih pada penganggaran yang bersifat prioritas.
“Kami bersyukur mendapat kunjungan dari mitra kami Komisi D, dan ini merupakan kunjungan pertama mitra kami sejak kami berada di sini (Disnakertrans) yang sudah satu tahun ini. Kami memang membutuhkan masukan dan juga membantu penganggaran dari atas, karena tidak mungkin kami akan mengajukan sendiri,” ujar Suprihandoko.
Menurut Supri panggilan Surpihandoko, apa yang disampaikan oleh Komisi D terkait bangunan yang terbengkelai di bagian belakang kantor, pihaknya sangat bersyukur jika bisa di benahi, sehingga bisa memberikan manfaat kepada Disnaker dalam memberikan pelayanan, terutama ketika ada perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.
“Memang kami sangat membutuhkan adanya aula. Andai bangunan dibelakang dibenahi tentu akan sangat membantu kami dalam memberikan layanan, karena kadang kami harus melakukan mediasi perselisihan antara buruh dengan perusahaan, dan buruh tidak hanya akan datang sendiri saat minta mediasi, biasanya ada temannya yang ikut, sehingga membutuhkan ruang yang cukup untuk menampung,” ujar Supri.
Supri berharap, apa yang ditemukan oleh Komisi D selama melakukan kunjungan ke Disnaker bisa diwujudkan secepatnya, setidaknya di tahun 2026 bisa direalisasikan. “Kalau memang mau diwujudkan, selambat-lambatnya tahun 2026. Karena untuk tahun 2025 nanti, tidak mungkin akan terwujud, karena APBD sudah ditetapkan. Kalaupun dimulai pada PAPBD juga tidak memungkinkan,” pungkas Suprihandoko.
