JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas memberikan atensi khusus terkait permasalahan pendidikan. Atensi tersebut ditujukan dalam rangka mengatasi disparitas pendidikan yang terjadi di Jatim yang kini turut menjadi catatan yang sangat serius.
Pernyataan tersebut disampaikan Puguh di sela Kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jatim dalam rangka monitoring dan Evaluasi Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta se-Malang Raya.
Baca Juga : Polres Magetan Perketat Pengawasan, Gelar Pemeriksaan Rutin Senpi Dinas Anggota
"APBD 2025 Jawa Timur mengalokasikan kurang lebih 31 persen untuk pendidikan, melebihi mandatory spending UUD 1945 yang mengamanatkan 20 persen," ucap Anggota DPRD Jatim dari dapil Malang Raya ini.
Meski anggaran belanja atau pengeluaran negara telah melebihi dengan yang sudah diatur oleh undang-undang, namun masih terjadi ketimpangan antara sekolah pelat merah atau sekolah negeri dengan sekolah swasta.
"Padahal jika ingin menggunakan konsep pendidikan berkeadilan, seharusnya sekolah-sekolah yang ada di perifer (pelosok) juga harus mendapatkan perhatian yang serius termasuk terkait anggaran", tambah Puguh yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Lebih lanjut, pria yang akrab di sapa Mas Puguh ini menyebut, kualitas pendidikan saat ini dengan jumlah anggaran yang cukup besar masih belum terlalu dirasakan hasilnya. Terutama jika dilihat dari ukuran Programme for International Student Assessment (PISA), maupun ukuran daya saing lainnya.
Di sisi lain, Provinsi Jatim memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia. Yakni dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 41 juta jiwa.
Baca Juga : Solusi Efektif Pengobatan Tekanan Darah Rendah untuk Menjaga Kesehatan Jantungmu
"Maka tentunya pendidikan menjadi catatan yang cukup serius untuk di perhatikan," ujar Mas Puguh.
Sementara itu, luasnya wilayah Jatim yakni dengan 38 kabupaten/kota serta beragamnya sosiodemografi wilayah dan karakter masyarakatnya, turut menjadikan tantangan tersendiri untuk mengurai masalah disparitas kualitas pendidikan.
"Namun kita harus terus mengawal agar keadilan pendidikan dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur," pungkas pria kelahiran 1984 ini.
