JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang membeberkan keberlanjutan rencana program pemerintah pusat terkait pembangunan tol Malang ke Kepanjen yang rencananya akan mulai dibangun tahun 2026 mendatang.
"Kalau bahasan rencana waktu itu, ya tahun 2026 akan dimulai (pembangunan). Infonya begitu, kami juga belum tahu. Yang jelas itu sudah masuk dalam rencana pembangunan baik pusat maupun di kami itu masuk. Tinggal ini eksekusinya menunggu keputusan (pemerintah pusat)," ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto kepada JatimTIMES.
Baca Juga : Antisipasi Kemacetan Saat Nataru, Dishub Belum Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Pihaknya menyampaikan, bahwa terdapat beberapa proses yang saat ini tengah berjalan mengenai rencana pembangunan jalan tol dari Malang ke Kepanjen. Tomie menyebut, bahwa rencana pembangunan jalan tol Malang ke Kepanjen saat ini sedang dikaji ulang oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI (dulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI).
"Tiga atau empat bulan yang lalu, tim PUPR itu turun ke Kabupaten Malang, karena skemanya berubah. Dulu hampir dipastikan sebagai awal pelaksanannya PT. PP, ternyata seiring perkembangan itu berubah, diserahkan kembali ke Kementerian PUPR," ujar Tomie.
Tomie mengatakan, bahwa tim dari Kementerian PUPR RI yang turun ke Kabupaten Malan beberapa bulan lalu untuk melakukan pengecekan trase atau jalur terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Malang ke Kepanjen.
"Karena trase ini juga akan memberikan suatu dampak seberapa besar investasi atau belanja modal yang dikeluarkan. Sehingga nanti itu akan berpengaruh pada nilai bayar oleh konsumen," tutur Tomie.
"Termasuk kalau dengan APBN, itu kan secara periodik. Tahun anggaran selesai, menunggu jeda lagi, ada proses di situ. Tapi kalau badan usaha itu kan terus, tidak ada pola-pola seperti (menggunakan APBN)," imbuh Tomie.
Pihaknya menyebutkan, terdapat dua pilihan untuk melakukan pembangunan jalan tol Malang ke Kepanjen. Yakni murni dari anggaran APBN atau diselesaikan melalui badan usaha selain PT. PP.
"Di Kementerian PUPR, itu ada dua opsi juga. Apakah itu akan diselesaikan penuh oleh APBN atau kembali ke badan usaha yang lain bukan PP. Sehingga dengan dua opsi itu, ini akan berdampak," kata Tomie.
Sampai saat ini, pihaknya mengaku masih belum mengetahui hasil pembahasan dari peninjauan yang dilakukan oleh tim dari Kementerian PUPR RI beberapa bulan waktu lalu mengenai rencana pembangunan jalan tol Malang ke Kepanjen.
Baca Juga : Dukung Upaya Pemberantasan Pungli di Sekolah, Dinas Pendidikan Gandeng Polresta Gelar Sosialisasi
Lebih lanjut, ketika disinggung mengenai hasil peninjauan dan kajian dari pihak PT. PP terkait rencana pembangunan jalan tol Malang ke Kepanjen, Tomie mengaku bahwa hasil kajian dari PT. PP digunakan oleh Kementerian PUPR RI untuk kembali melakukan analisis dan kajian secara mendalam.
"Tim tersebut ingin mengkaji, oh ternyata trasenya yang kemarin mungkin kurang efektif dan terlalu besar. Ini masih dibahas, kami juga belum tahu. Apakah trasenya ada perubahan, sehingga nanti itu ada berapa rupiah yang akan digelontorkan. Kedua, apakah akan dikerjakan menggunakan APBN atau badan usaha ini juga kami belum tahu," beber Tomie.
Pihaknya menambahkan, bahwa pada rencana trase hasil kajian awal terdapat beberapa pilihan. Yakni dari exit tol Kota Malang yang terletak di wilayah Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang langsung mengarah ke wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Lalu, juga ada rencana jalan tol akan dilewatkan ke wilayah Kota Malang dan kemudian masuk ke wilayah Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.
"Artinya kalau ini tidak ada exit tol lagi ke Kota Malang, kan sudah ada, apalagi kalau mau diberikan exit tol kan terlalu dekat, ini menjadi opsi cukup di Madyopuro saja. Toh juga tidak terlalu jauh dari Pakis. Supaya tidak terlalu banyak exit tolnya. Karena itu juga akan berpengaruh terhadap besarnya biaya pembangunan tadi," ungkap Tomie.
Menurutnya, hal itu juga bisa juga menjadi pertimbangan tim dari Kementerian PUPR RI untuk melakukan kajian kembali dalam rangka menentukan trase yang efektif dan efisien.
"Karena exit tol dari titik tertentu menuju jalan arteri atau istilahnya jalan nasional, ini tidak boleh menjadi satu nilai investasi yang dibebankan kepada konsumen," pungkas Tomie.
