JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar memaksimalkan aset tidak terpakai untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun ini, Pemkab melelang puluhan kendaraan dinas yang sudah tidak digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) namun kondisinya masih layak pakai.
Target dari lelang ini cukup signifikan: tambahan PAD sebesar Rp660 juta lebih.
Baca Juga : Direktur PDAM Kota Pasuruan Tersangka Korupsi Proyek Air di Blitar
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar, Kurdiyanto, menjelaskan lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang. Sebelum dilelang, harga kendaraan terlebih dahulu ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Kendaraan ini tidak lagi digunakan di OPD, tetapi kami pastikan kondisinya masih layak pakai,” ujarnya pada Senin (9/12/2024).
Puluhan kendaraan yang dilelang terdiri dari berbagai jenis, mulai dari roda dua, roda tiga, roda empat, hingga satu unit buldozer. Rinciannya, ada 33 unit sepeda motor, 5 unit kendaraan roda tiga, 8 unit mobil, dan 1 unit alat berat. Untuk sepeda motor, harga lelang dibuka sekitar Rp3 jutaan.
“Jenis kendaraannya bervariasi, dan harga sesuai dengan kondisi masing-masing,” kata Kurdiyanto.
Langkah ini bukan sekadar pembersihan aset, melainkan upaya strategis Pemkab Blitar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut Kurdiyanto, hasil lelang tersebut nantinya akan masuk ke dalam kas daerah sebagai pendapatan sah. Ini akan menjadi salah satu sumber PAD yang diharapkan membantu mendanai berbagai program pembangunan daerah.
Lelang kendaraan dinas ini juga diharapkan dapat menarik minat masyarakat yang membutuhkan kendaraan dengan harga lebih terjangkau. Di sisi lain, Pemkab dapat mengurangi beban pemeliharaan terhadap aset-aset yang sudah tidak produktif.
“Selain menambah PAD, lelang ini sekaligus mengurangi biaya perawatan kendaraan yang tidak digunakan,” tambah Kurdiyanto.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Blitar memang gencar mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Aset-aset yang tidak produktif atau sudah tidak efisien pemanfaatannya dialihkan untuk dilelang atau digunakan kembali sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.
Kegiatan lelang kendaraan dinas seperti ini bukan kali pertama dilakukan Pemkab Blitar. Sebelumnya, beberapa kendaraan dinas juga telah dilelang, dan hasilnya cukup signifikan untuk menambah pendapatan daerah. Tahun ini, target Rp660 juta dari hasil lelang dianggap realistis, mengingat jumlah dan jenis kendaraan yang dilepas cukup bervariasi.
Pemkab Blitar melalui BPKAD memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai aturan dan transparan. Proses penentuan harga pun melibatkan pihak independen, yakni KJPP, untuk menjaga objektivitas penilaian. Sementara itu, pelaksanaan lelang oleh KPKNL Malang memberikan jaminan legalitas dan kepercayaan bagi para peserta.
Baca Juga : Bantuan Pendidikan Pemkot Blitar: 60 Mahasiswa Kurang Mampu Terima Beasiswa Dispora
Antusiasme masyarakat terhadap lelang kendaraan dinas biasanya cukup tinggi. Harga yang lebih murah dibanding pasaran menjadi daya tarik utama.
Meskipun berstatus sebagai kendaraan bekas, kondisi kendaraan dinas umumnya masih layak pakai karena pemeliharaannya yang rutin. Beberapa jenis kendaraan roda empat dan alat berat seperti buldozer bahkan diperkirakan akan menjadi primadona dalam lelang kali ini.
Ke depan, Pemkab Blitar berkomitmen untuk terus memaksimalkan pengelolaan aset daerah sebagai sumber PAD. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan perekonomian yang semakin kompleks.
Dengan pemanfaatan aset yang tepat, Pemkab optimistis dapat mendukung berbagai program pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Setiap rupiah dari hasil lelang ini akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Kurdiyanto. Ia berharap pelaksanaan lelang kali ini dapat berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Dengan berbagai upaya ini, Pemkab Blitar tidak hanya menjaga efektivitas aset, tetapi juga membuktikan komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.
