JATIMTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang yakin dapat memenuhi target pajak daerah sebesar Rp 727 milliar di tahun 2025.
Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara menyampaikan, bahwa di tahun 2024 ini terdapat 10 jenis pajak daerah yang berada di bawah pengelolaan Pemkab Malang dengan target Rp 484.666.164.778.
Baca Juga : Hari Terakhir Cetak Kartu Ujian SKB, Begini Caranya!
Di antaranya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa perhotelan ditargetkan Rp 6.798.820.444; PBJT makanan dan/atau minuman Rp 17.216.593.067; PBJT jasa kesenian dan hiburan Rp 7.325.940.933; pajak reklame Rp 4.229.291.120; PBJT tenaga listrik Rp 101.136.095.004; pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp 870.825.412; PBJT jasa parkir Rp 1.280.295.198; pajak air tanah Rp 5.341.908.212; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 105.220.299.432; serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 235.246.095.956.
Made menyebut, sembilan dari 10 jenis pajak daerah yang dibebankan kepada Bapenda Kabupaten Malang di tahun 2024, semuanya telah melebihi target yang telah diterapkan. Sehingga, ketika target pajak daerah di tahun 2025 ditingkatkan, pihaknya optimis dapat memenuhi target tersebut.
Pasalnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah di tahun 2025, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan menerima pengelolaan opsen atau tambahan pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).
"Menurut Provinsi Jatim, Kabupaten Malang itu berpotensi untuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor itu Rp 219 miliar sekian," ujar Made kepada JatimTIMES.
Untuk potensi pajak sebesar Rp 219 miliar tersebut rincian untuk opsen PKB sebesar Rp 157,32 miliar dan opsen BBNKB sebesar Rp 61,78 miliar. Sedangkan pada tahun 2024 lalu, perolehan PKB dan BBNKB masuk sebagai dana bagi hasil dengan rincian PKB sebesar 86,74 miliar dan BBNKB sebesar Rp 50,37 miliar.
Sehingga untuk target dari pengelolaan pajak daerah oleh Bapenda Kabupaten Malang juga turut bertambah. Pasalnya, dari target Rp 484.666.164.778 di tahun 2024, dinaikkan Rp 20 miliar sekian oleh DPRD Kabupaten Malang untuk target pajak daerah di tahun 2025.
"Jadi Rp 504 miliar ditambah Rp 219 miliar. Itu target saya di tahun 2025. Jadi nanti di tahun 2025 target pajak saja itu Rp 727 miliar. Saya tetap semangat dan optimis," kata Made.
Baca Juga : 10 Relasi Perjalanan Favorit Kereta Api Jelang Libur Nataru 2024/2025
Menurutnya, di tahun 2025, Bapenda Kabupaten Malang akan memiliki tambahan dua pengelolaan pajak daerah. Yakni PKB dan BBNKB. Dalam pelaksanaan di masa transisi di tahun 2025 nanti, Bapenda Kabupaten Malang masih akan dalam pendampingan dari Pemerintah Provinsi Jatim.
"Kita tetap menggandeng dari Provinsi Jatim. Karena kita kan masih belajar. Jadi kita gandeng dengan Provinsi Jatim, mulai menyebarkan, menagih, kita dengan provinsi," ujar Made.
Lebih lanjut, pihaknya juga akan melakukan koordinasi aktif dengan lintas perangkat daerah di lingkungan Pemkab Malang untuk mencapai target pajak daerah yang telah ditetapkan.
"Bapenda ini tidak bisa bekerja sendiri, harus ada keterlibatan opd lain untuk membuat event di hotel, bikin event di restoran. Bagaimana mempermudah perizinan, mungkin ada bangunan hotel, bangunan perumahan. Jadi saya itu juga butuh support dari lintas perangkat daerah," pungkas Made.
