JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi melakukan pembahasan dan tanda tangani kesepakatan penarikan garis batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu di Kantor Bakorwil Malang.
Di mana proses penandatanganan kesepakatan ini menjadi dasar untuk pengusulan perubahan atau revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Batu.
Baca Juga : Optimalisasi Data Profil Kelurahan: Pemkot Kediri Adakan Bimtek
Untuk diketahui, batas wilayah antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu telah disepakati berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabuaten Malang dengan Kota Batu Provinsi Jawa Timur.
Namun, pada tahun 2012, pendataan yang dilakukan masih menggunakan citra satelit pada skala 1:50.000, yang artinya diperlukan adanya pendetailan atau penghalusan garis batas wilayah menggunakan Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 1:5.000.
Selain itu, juga telah dilakukan serah terima data dan dokumen Penegasan Batas Daerah (PBD) antara Kabupaten Malang dengan Kota Batu kepada Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) pada 20 Maret 2024 lalu.
Baca Juga : Pemkot Surabaya Gotong Royong Tangani Bencana Angin Puting Beliung
Maka hasil dari pembahasan tersebut memutuskan bahwa garis delineasi atau garis batas yang disepakati telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
Bupati Malang HM. Sanusi menyampaikan, sebagai tindak lanjut dari keputusan itu, maka diharapkan agar pemerintah daerah terkait dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu dapat bertanggung jawab dengan wilayahnya masing-masing.
"Utamanya dalam hal pelayanan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan, termasuk dalam aspek penanganan permasalahan yang terjadi serta kesediaan dalam membangun kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat di kedua daerah," ungkap Sanusi, Senin (2/12/2024).
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang itu mengatakan, bahwa masalah batas wilayah merupakan isu yang strategis karena menyangkut identitas, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya di daerah.
"Penyelesaian masalah ini tidak hanya memerlukan kejelasan hukum, tetapi juga semangat kebersamaan dan prinsip musyawarah yang saling menguntungkan," tutur Sanusi.
Oleh karena itu, Sanusi menyampaikan, bahwa pertemuan antara jajaran Pemkab Malang dengan Pemerintah Kota Batu merupakan langkah maju yang sangat positif dalam menciptakan kepastian hukum, sekaligus memperkuat sinergi antara Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Lebih lanjut, pejabat publik asli Gondanglegi, Kabupaten Malang ini menyampaikan, Kabupaten Malang dan Kota Batu memiliki hubungan yang erat, baik secara geografis, historis, maupun sosial-budaya.
Menurutnya, sebagai tetangga yang saling berbagi perbatasan, tentu memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa batas wilayah tidak menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi peluang untuk mempererat kerja sama demi kepentingan masyarakat di kedua wilayah.
Dengan adanya revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 2012 yang akan diusulkan, Sanusi berharap bahwa kesepakatan yang dicapai benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kepatutan dan kepastian hukum.
Pihaknya juga mengajak semua pihak harus memastikan bahwa penarikan garis batas ini tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik di Kabupaten Malang maupun di Kota Batu.
"Saya berharap hasil dari pembahasan ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara Kabupaten Malang dan Kota Batu. Selain itu, saya mengajak kita semua untuk terus menjaga semangat kerja sama ini dalam setiap langkah ke depan," pungkas Sanusi.
