JATIMTIMES - Kerawanan akan terjadinya politik uang masih menjadi sesuatu yang harus dihadapi oleh masyarakat Kota Malang. Terutama di masa tenang pada tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Malang 2024 ini.
Dosen Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya (UB), Wawan Sobari mengatakan, kerawanan terjadinya politik uang itu dipetakan ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah toleransi terhadap politik uang.
Baca Juga : Gubernur Bengkulu Resmi Jadi Tersangka KPK, ini Detail Kasusnya
Yang kedua adalah toleransi terhadap politik uang berdasarkan demografi dan wilayah. Berdasarkan analisanya yang mengacu pada survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), kelompok usia di bawah 25 tahun kesadaran lebih tinggi terhadap dampak buruk politik uang, sementara kelompok usia lanjut lebih cenderung toleran.
Sedangkan untuk pendidikan Responden dengan pendidikan rendah (≤SD) menunjukkan tingkat toleransi lebih tinggi terhadap politik uang dibandingkan yang berpendidikan tinggi. Kecamatan seperti Kedungkandang dan Sukun menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah seperti Klojen atau Lowokwaru, yang memiliki akses informasi lebih baik.
"Kerawanan ini dipengaruhi karena kalau dari hasil analisis yang bukan konteks di Kota Malang saja, karena satu adalah pendidikan, itu jelas. Kalau kita lihat pendidikan di bawah SD itu menunjukan toleransi yang lebih tinggi dan artinya mau menerima. Kalau dibandingkan dengan pendidikan yang lebih tinggi," tutur Wawan.
Selain itu, kerawanan terjadinya politik uang juga dilihat dari efektivitasnya. Berdasarkan analisanya, ada 3 daerah yang dinilai kurang efektif terkait politik uang. Ketiga wilayah tersebut yakni Blimbing, Lowokwaru dan Kecamatan Klojen.
"Jadi Klojen itu hanya 25,4 persen yang mengatakan bahwa pemberian uang atau barang untuk memengaruhi pemilih sebagai hal yang wajar. Artinya mereka di kecamatan Klojen paling anti dan tidak menerima politik uang," kata Wawan.
Baca Juga : Pengamanan Logistik Pilkada di Tulungagung Dilakukan 24 Jam oleh Polisi dan TNI
Bahkan, dapat dibilang bahwa Kecamatan Klojen menjadi daerah di Kota Malang yang paling tidak efektif dengan adanya politik uang. Salah satu alasannya adalah karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Klojen, tingkat sosial ekonominya lebih tinggi.
"Karena mayoritas masyarakat di sana sosial ekonominya lebih tinggi karena di pusat kota. Daerah yang dinilai tidak efektif dengan politik uang ada Blimbing, Lowokwaru dan Klojen, di mana Klojen menjadi yang paling tidak efektif. Sementara yang paling rawan adalah Sukun dan Kedungkandang," terangnya.
