JATIMTIMES - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) daerah pemilihan 6 Malang Raya H. Puguh Wiji Pamungkas, MM, memanfaatkan masa penyerapan aspirasi masyarakat (reses) dengan bertemu warga dan tokoh masyarakat. Terbaru, agenda reses berlangsung di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang pada Sabtu (23/11/2024).
Pada agenda tersebut, isu pendidikan tidak luput menjadi bahan aspirasi pada masa reses pertama. Aspirasi terkait isu pendidikan tersebut salah satunya disampaikan oleh Titin yang mempertanyakan pengaplikasian Program Indonesia Pintar (PIP) antara di Kota Malang dengan di Kabupaten Malang. Menurutnya realisasi PIP di lapangan terkesan dibedakan.
Baca Juga : Tata Cara Pencoblosan di TPS Pilkada 2024, Pahami Agar Tidak Golput
"Saya punya anak yang sekolah SMA di Kota Malang dan di Kabupaten Malang, akses penggunaan PIP ini kok berbeda. Di Kota Malang cenderung mudah di akses, sedangkan di Kabupaten Malang prosesnya sulit dan terkesan ditutupi informasinya," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, PIP sudah berjalan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Program tersebut memang banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Rencana besar pemerintah untuk memberantas kebodohan dan menaikan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) bangsa, menjadi salah satu alasan konsentrasi program pendidikan di Republik Indonesia.
Namun, realisasi PIP itulah yang justru dikeluhkan oleh sebagian masyarakat termasuk saat Anggota Dewan Jatim Puguh, menyelenggarakan reses pertama. Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, Puguh menjelaskan secara detail alur dan peruntukan berbagai program pemerintah yang seyogianya bisa diakses oleh masyarakat.
"Menjadi komitmen bagi saya untuk memberikan pengawalan terhadap ketidakjelasan informasi kepada publik dan berbagai akses layanan dasar yang memang menjadi hak bagi masyarakat, termasuk program PIP tersebut," tegas pria kelahiran 1984 ini.
Puguh menyampaikan, sudah seharusnya PIP harus tepat sasaran. Termasuk bisa diakses oleh seluruh masyarakat sesuai ketentuan regulasinya.
"Kejelasan informasi dan transparansi dari dinas pendidikan menjadi sangat penting terkait berbagai program pendidikan yang bisa di akses oleh masyarakat," tambah pria yang juga aktif diberbagai kegiatan sosial kemasyarakatan ini.
Sekedar informasi, agenda penyerapan aspirasi turut diwarnai guyuran hujan lebat yang disambut antusias warga. Agenda reses menjadi harapan besar bagi masyarakat untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama.
Baca Juga : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dilakukan BPBD Kota Malang
Harapan tersebut juga terwujud dalam sesi penyampaian aspirasi. Di mana, banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait akses layanan dasar. Termasuk PIP yang kemudian bakal segera ditindaklanjuti oleh Puguh dengan berkoordinasi melalui dinas terkait.
"Saya berterima kasih atas masukan dan aspirasi yang disampaikan, akan menjadi bahan bagi saya untuk saya suarakan dalam forum-forum di Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jawa Timur," ujar Puguh.
Di sisi lain, Pria asli Malang ini menambahkan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jatim tahun anggaran 2025 sudah disahkan. Yakni pada agenda rapat paripurna yang berlangsung pada 21 November 2024.
"Alhamdulillah, ini menandakan bahwa roda pemerintahan Pemprov Jatim sudah bisa running untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur," ujar Puguh
Pada kesempatan yang sama, Lutfianto salah satu tokoh masyarakat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiasi program penyerapam aspirasi yang diselenggarakan Puguh. "Agenda ini merupakan wujud Bapak Puguh bahwa beliau memang berkomitmen bersama masyarakat," pungkasnya.
