JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang mulai menyusun Kamus Usulan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2026. Untuk selanjutnya, akan dimasukkan kedalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Kamus usulan ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu pedoman bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan. Sebab di dalamnya berisi usulan-usulan yang diserap oleh Pemkot Malang maupun anggota dewan.
Baca Juga : Jelang Debat Terakhir Pilkada Kota Batu, Gumelar-Rudi Sebut Sudah Siapkan Jurus Ampuh Selesaikan Masalah
"Kamus usulan ini tak hanya berfungsi saat Musrenbang, namun juga saat Pokir harus lihat disana. Jadi baik musren atau pokir selama tidak ada di kamus usulan tidak akan bisa diusulkan," jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu.
Dalam menghimpun usulan dari masyarakat, Bappeda juga telah selama 3 tahun menerapkan inovasinya yakni dialog perencanaan pembangunan inklusif (Dirangkul). Dimana dalam hal ini, Bappeda melakukannya dengan langsung turun ke 5 kecamatan.
"Apa (usulan dan kebutuhannya) seperti tahun kemarin ataukah ada perubahan. Ada juga yang harus dikeluarkan atau ada masukan baru," imbuh Dwi.
Harapannya, hal tersebut juga sejalan dengan program yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menghimpun aspirasi atau usulan dari masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan reses.
"Harapannya kalau kamus usulan dari dewan itu bisa didapat dari reses. Sama-sama masyarakat, berharap bisa klop, kami ini juga melakukan komunikasi dengan dewan. Kami diundang dewan untuk rakor terkait kamus ini. Kami sampaikan ini yang lami dapat seperti ini," tuturnya.
Dalam rakor tersebut juga sekaligus menggodok usulan-usulan yang masuk. Terlebih untuk memastikan, apakah usulan yang masuk telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
"Dewan pun memahami karena semua tahu bahwa semuanya harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi tidak baik di kemudian hari," jelasnya.
Baca Juga : Catering Gizi dan Halal, Layanan Prima RSI Unisma Penuhi Kebutuhan Gizi Pasien dan Masyarakat
Sampai saat ini, Dwi mengatakan bahwa pihaknya telah menghimpun sebanyak 316 usulan yang akan dirumuskan dalam Draft Kamus Usulan RKPD 2026. Pihaknya hanya tinggal menunggu usulan dari anggota dewan.
"Yang jadi usulan ada fisik dan pemberdayaan. Misalnya pelatihan-pelatihan yang banyak dibutuhkan masyarakat," imbuhnya.
Dari datanya, sejauh ini prosentase usulan fisik dan pemberdayaan juga nyaris sama. Menurutnya, hal itu lantaran kecenderungan masyarakat yang semakin banyak mengusulkan program-program bersifat pemberdayaan.
"Karena dari pelatihan, harapannya tidak dilatih saja, tapi juga difasilitasi alat. Jadi kalau dapat ilmu, dan alat, mereka bisa mengembangkan sendiri," pungkasnya.
