JATIMTIMES - Hari pencoblosan atau pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 semakin dekat. Diketahui bersama, jadwal pencoblosan dilaksanakan pada 27 November 2024.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur (Bawaslu Jatim) A. Warits menekankan kepada seluruh pengawas Pemilu dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan (Panwascam), kelurahan/desa (PKD), hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk mencatat semua peristiwa yang diawasi dalam Form A.
Baca Juga : Debat Tunggal Pilkada Mojokerto: Inspirasi Bagi Kabupaten Blitar?
“Pada saat pemungutan suara kita harus mencatat seluruh peristiwa di TPS mulai dari sebelum pukul 07.00 hingga setelah berakhirnya penghitungan suara di TPS," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (18/11/2024).
Dia menegaskan, pencatatan pada Form A harus dilakukan pengawas sebagai bagian dari tugas di lokasi. Catatan pada Form A itulah yang menjadi poin penting terkait hasil kerja pengawas.
"Misalnya nanti ada TPS dibuka lewat dari waktu yang ditentukan. Itu tulis dan catat. Form A itu catatan kita (pengawas) tentang peristiwa atau hasil dari apa yang kita awasi,” tambahnya.
Nantinya, catatan yang tertuang pada Form A akan bermanfaat ketika terjadi sengketa. Form A itulah yang akan menjadi bukti jika sengketa berlangsung, bahkan hingga tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga : Laporan Pidana Pemilu oleh Panwascam, Bawaslu Jember: Kita Masih Menunggu Perbaikan Pelaporan
"Apa yang kita tulis di Form A ini akan berguna nanti misalnya ada perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK),” tandasnya.
Secara lebih khusus, Alumni Pondok Pesantren Tebuireng tersebut memaparkan hasil uji petik Form A di Rumah Data. “Terdapat beberapa kabupaten kota perlu meningkatkan kerja-kerja pengawasannya karena produk pengawasannya sangatlah kurang sesuai dengan harapan," paparnya.
