JATIMTIMES - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang menggelar rapat monitoring pelaksanaan Pendataan Lengkap-Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PL-KUMKM) bersama 347 enumerator yang berasal dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tito Fibrianto Hadi Prasetya menyampaikan, bahwa gelaran rapat monitoring pelaksanaan PL-KUMKM ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kinerja para enumerator dalam hal pendataan kondisi UMKM di Kabupaten Malang.
Baca Juga : Prabowo Mania All In Dukung Paslon WALI Pimpin Kota Malang
Tito menyebut, sebanyak 347 enumerator telah bekerja melakukan verifikasi kondisi UMKM ke desa-desa maupun kelurahan di Kabupaten Malang. Di mana hingga akhir Oktober 2024 kemarin, sudah mencapai 56 persen dari target pemerintah pusat kepada Kabupaten Malang sebesar 104 ribu UMKM.
"Saat ini masih 56 persen capaiannya. Targetnya kan ada 104 ribu. Itu kondisu sekitar empat atau lima hari yang lalu. Tapi per hari ini saya yakin sudah bertambah capaiannya," ungkap Tito kepada JatimTIMES, Senin (4/11/2024).
Pihaknya menjelaskan, bahwa pada momentum rapat monitoring pelaksanaan PL-KUMKM inilah, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melakukan evaluasi kinerja menjelang akhir tahun 2024.
Terlebih lagi, pelaksanaan PL-KUMKM ini merupakan program dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI yang saat ini telah terbagi dalam dua kementerian, yakni Kementerian Koperasi RI dan Kementerian UMKM RI. Di mana program PL-KUMKM ini diturunkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
Oleh karena itu, dalam rapat monitoring pelaksanaan PL-KUMKM ini juga menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk penguatan kinerja dari para enumerator yang bekerja di tataran desa/kelurahan di Kabupaten Malang.
"Ini mengarah pada evaluasi menjelang akhir 2024. Bagaimana masing-masing enumerator itu yang belum mencapai target itu untuk ditingkatkan," kata Tito.
Menurutnya, pelaksanaan PL-KUMKM sangat penting untuk mengetahui kondisi UMKM yang ada di Kabupaten Malang. Di mana nantinya, data yang akurat dan terbaru akan memperkuat satu data yang merupakan program pemerintah pusat.
Baca Juga : FIFGROUP Ladies Bawa Gaya dan Pesona Berbeda Setiap Hari di IMOS 2024
"Tugas pendataan lengkap ini sangat penting sekali bagi pemerintah pusat maupun daerah. Karena untuk melakukan suatu kebijakan, kan diperlukan data yang valid dan lengkap. Itu makanya kami mendorong pelaksanaan pendataan lengkap ini, agar target (104 ribu) tercapai," tutur Tito.
Lebih lanjut, pihaknya meyakini, para enumerator yang telah bekerja ke tataran desa/kelurahan untuk melakukan verifikasi kondisi UMKM dapat memenuhi target 104 ribu UMKM. Pasalnya, Kabupaten Malang memiliki 433 ribu UMKM yang terbagi dalam berbagai jenis sektor UMKM.
Namun, pelaksanaan PL-KUMKM tahun 2024 dengan tahun 2022 atau 2023 lalu berbeda. Tito menyebut, jika dulu para enumerator bertugas untuk mendata seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Malang lalu diserahkan ke pemerintah pusat.
Tetapi, untuk sekarang, data UMKM sudah ada di pemerintah pusat, para enumerator tinggal melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi UMKM yang ada. Jika sudah tidak beroperasi, maka tidak masuk dalam hitungan target tim enumerator PL-KUMKM.
"Nah ini yang menjadi kendala beberapa enumerator. Kadang-kadang memang pelaku usahanya sudah tidak ada di situ, kalaupun ada kadang sudah tidak berusaha. Terus kadang ada juga yang tidak berkenan memberikan informasi terkait usahanya," pungkas Tito.
