JATIMTIMES- Debat publik kedua dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar berlangsung pada Rabu malam, 30 Oktober 2024, di Hotel Puri Perdana. Acara ini menjadi ajang bagi dua pasangan calon (paslon) untuk memaparkan visi dan misi mereka dalam meningkatkan pelayanan publik serta solusi penanganan masalah daerah.
Debat ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengenal lebih dekat paslon serta berpartisipasi dalam memilih pada 27 November 2024.
Baca Juga : KPU Kabupaten Blitar Pastikan 70 Persen Logistik Pilkada Serentak Telah Tersedia
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, membuka debat dengan harapan bahwa acara ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 80 persen. "Kami berharap siapapun yang terpilih nanti bisa membawa pembangunan Kota Blitar ke arah yang lebih baik pada tahun 2025-2029," ungkapnya.
Rangga menekankan pentingnya masyarakat mengenal program-program yang ditawarkan oleh masing-masing paslon.
Paslon nomor urut 01, Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro, yang diusung PDIP, Gerindra dan PPP, mengawali penyampaian visi-misi mereka. Bambang menegaskan komitmen mereka untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.
"Kami ingin menciptakan tata kelola pelayanan prima yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dengan mudah. Program 'Lapor Pak B' adalah langkah kami untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka," jelas Bambang.
Sementara itu, paslon nomor urut 02, H Syauqul Muhibbin (Mas Ibin) dan Elim Tyu Samba (Mbak Elim), yang diusung PKB, Demokrat, PAN, PSI, Nasdem, dan PKS, menyampaikan visi mereka untuk menjadikan Kota Blitar maju, sehat, dan sejahtera. "Kami berkomitmen untuk mewujudkan Blitar sebagai kota Pancasila yang religius dan nasionalis, serta berfokus pada pembangunan berkelanjutan berbasis teknologi," kata Elim.
Debat memasuki segmen penajaman visi dan misi, di mana paslon diminta menjawab pertanyaan dari tim panelis. Pertanyaan pertama berkaitan dengan manajemen pemerintahan yang efektif dan transparan.
"Kami akan mengimplementasikan model smart governance, di mana partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses anggaran. Melalui e-budgeting, masyarakat bisa terlibat langsung dalam pengawasan dan pengambilan keputusan," ujar Elim, menanggapi pertanyaan tim panelis.
Mas Ibin menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat sudah menjadi praktik umum dalam musrenbang, yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. "Kami akan mempublikasikan program-program pembangunan dan laporan pertanggungjawaban agar masyarakat bisa mengkritisi dan ikut berpartisipasi," jelasnya.
Bambang kemudian memberikan tanggapan bahwa pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran akan mencegah praktik korupsi. "Jika terpilih, kami akan memastikan bahwa informasi tentang kebijakan dan anggaran dapat diakses oleh masyarakat melalui website resmi pemerintah Kota Blitar," katanya.
Masalah Korupsi dalam Pemerintahan
Salah satu pertanyaan yang mengemuka dalam debat adalah mengenai masalah korupsi di pemerintahan kota Blitar, yang menurut data KPK tahun 2023 mencapai kerugian negara sekitar 10 miliar rupiah.
Menanggapi hal ini, Bambang menekankan pentingnya komitmen dari pemimpin untuk tidak merugikan masyarakat. "Kami berjanji untuk melakukan pelatihan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk meminimalisir potensi korupsi," ungkapnya.
Bayu menambahkan bahwa pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini. "Pendidikan moral tentang korupsi harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dasar, agar generasi penerus memahami pentingnya integritas sejak kecil," tegasnya.
Paslon Ibin-Elim tidak kalah merespons. Ibin menyatakan bahwa korupsi adalah penyakit yang harus diberantas dengan cara mengubah gaya hidup para birokrat. "Kami akan mengedukasi semua elemen pemerintahan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang, karena ini menjadi salah satu akar permasalahan korupsi," ujarnya.
Mewujudkan Good Governance Melalui Akuntabilitas dan Keterlibatan Masyarakat
Dalam debat yang berlangsung, calon pasangan Bambang-Bayu menghadapi pertanyaan krusial mengenai transformasi manajemen pemerintah daerah. Pertanyaan tersebut menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari pemerintah sebagai pelaksana menuju pemerintah sebagai penyedia layanan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai good governance dan akuntabilitas.
Bambang menekankan bahwa untuk memastikan akuntabilitas kinerja pegawai dan kepemimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), analisis mendalam di lapangan sebelum melaksanakan program anggaran sangatlah penting. Ia berpendapat bahwa memahami permasalahan masyarakat secara langsung akan membantu dalam perencanaan yang lebih tepat dan efektif.
"Masyarakat harus mengetahui setiap tahap dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ini penting agar ada sinkronisasi antara program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Bayu menambahkan pentingnya prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap langkah perencanaan. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing OPD, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik.
"Dengan begitu, anak buah di masing-masing OPD tidak akan bisa menipu pimpinan, karena mereka bekerja sesuai dengan kompetensi mereka," katanya. Bayu juga menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang kuat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah, agar semua berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Menanggapi argumen tersebut, pasangan calon Ibin-Elim memberikan perspektif yang berbeda. Ibin mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama dalam good governance adalah kurangnya keterlibatan pemerintah eksekutif dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Banyak kegiatan dan anggaran yang tidak turun ke lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak relevan," jelasnya. Ia menyarankan agar pemerintah turun langsung ke masyarakat untuk menggali kebutuhan dan keinginan mereka, sehingga kebijakan yang dihasilkan akan lebih efektif dan bermanfaat.
Bambang kembali menekankan bahwa good governance merupakan harapan semua pemerintah di Indonesia. Ia menyoroti perlunya kerja sama dan pengawasan yang maksimal dari inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk memastikan jalannya pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Kita perlu menjaga integritas dan mengawal setiap langkah kebijakan agar selalu berpihak kepada masyarakat," tegas Bambang.
Baca Juga : Blusukan ke Pasar, Paslon Abadi Bakal Buat Pasar Berdaya Saing Tinggi
Diskusi ini mencerminkan kesadaran dan komitmen pasangan calon dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan warga.
Menuju Pelayanan Publik yang Terintegrasi dan Efektif di Kota Blitar
Dalam era modern ini, pelayanan publik 24 jam menjadi salah satu kebutuhan penting yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan layanan yang dapat diakses kapan saja memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki jadwal padat, serta memfasilitasi pemenuhan kebutuhan mendesak tanpa harus menunggu.
Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu upaya untuk memastikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah, sekaligus dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Dalam situasi darurat, seperti layanan kesehatan dan pemadam kebakaran, kehadiran layanan yang siap sedia sangatlah penting. Oleh karena itu, Kota Blitar, yang merupakan daerah urban dan semi-urban, perlu melakukan transformasi digitalisasi pelayanan publik secara menyeluruh.
Dalam diskusi ini, pasangan calon Ibin-Elim menjelaskan bahwa mereka memiliki komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima melalui penerapan teknologi. Elim menekankan pentingnya pelayanan prima yang terintegrasi dengan digitalisasi, menjelaskan bahwa program-program yang telah ada akan ditingkatkan.
“Kami akan menciptakan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM),” ungkapnya.
Ibin menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pelayanan terpadu dikabarkan akan dioperasikan di Kota Blitar, mencakup sekitar 80 jenis layanan. Pihaknya akan menyempurnakan layanan terpadu ini, termasuk layanan yang sering dikeluhkan masyarakat, seperti antrean di rumah sakit.
"Kami akan memfasilitasi kenyamanan bagi masyarakat dengan menyediakan layanan yang cepat dan efisien, serta mengaktifkan kembali call center 112 untuk tanggap darurat," terangnya.
Dalam tanggapannya, pasangan calon Bambang-Bayu sepakat akan pentingnya pelayanan publik 24 jam. Bayu mengusulkan program yang memastikan setiap kelurahan memiliki ambulans, mendukung visi untuk memberikan layanan yang tepat dan cepat. Bambang menambahkan, layanan di bidang kesehatan juga akan menyasar fasilitas rumah sakit.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit, termasuk sistem antrean yang lebih efisien, agar masyarakat tidak perlu menunggu lama,” ucap Bambang.
Ibin menegaskan bahwa perubahan tidak hanya perlu dilakukan pada sisi kebijakan tetapi juga pada manajemen operasional di lapangan. “Kecepatan layanan harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin slogan-slogan yang indah tetapi tidak diikuti dengan praktik nyata,” jelasnya.
Menyusul pernyataan-pernyataan tersebut, pembicaraan beralih kepada transparansi pengelolaan anggaran. Ibin menjelaskan bahwa perencanaan yang baik adalah kunci untuk memastikan bahwa anggaran dikelola dengan efektif dan efisien.
"Perencanaan yang melibatkan masyarakat akan memberikan dampak positif bagi hasil akhir," katanya. Elim menambahkan bahwa kerjasama dengan pihak berwajib juga diperlukan untuk memastikan pengawasan yang ketat.
Sementara itu, Bambang menekankan pentingnya mematuhi mandatori spending dalam pengelolaan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. "Kita harus mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga perlu fleksibel terhadap kebutuhan nyata masyarakat," ungkapnya.
Dalam kesimpulannya, baik Ibin-Elim maupun Bambang-Bayu menunjukkan komitmen mereka untuk menghadirkan pelayanan publik yang tidak hanya cepat, tetapi juga transparan dan akuntabel. Diskusi ini mencerminkan harapan masyarakat Kota Blitar untuk pelayanan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.
Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan paradigma pemerintahan, tantangan untuk mengelola pelayanan publik dengan baik semakin besar, namun niat dan strategi yang tepat akan membawa Kota Blitar menuju era pelayanan publik yang lebih baik.
Harapan Baru untuk Kota Blitar
Debat ini ditutup dengan harapan dari kedua paslon agar masyarakat aktif berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Elim menegaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan cita-cita Kota Blitar yang lebih baik. "Kami ingin semua warga Blitar merasa terlibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah," katanya.
Sementara itu, Bambang menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Blitar tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada dukungan aktif dari masyarakat. "Mari kita bangun Kota Blitar bersama-sama dengan komitmen untuk pelayanan yang transparan dan akuntabel," tutupnya.
Debat publik kedua ini berhasil menggambarkan komitmen dan visi masing-masing paslon dalam membangun Kota Blitar ke depan. Masyarakat kini memiliki gambaran yang lebih jelas tentang program-program yang ditawarkan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dengan partisipasi aktif dalam pemilu, masyarakat dapat berkontribusi pada pembangunan kota yang lebih baik di masa depan.
