JATIMTIMES - Mendekati momentum pilkada serentak 2024 Kabupaten Situbondo, beredar isu program jaminan kesehatan Sehat Gratis (Sehati) Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak dapat dinikmati kembali oleh masyarakat hingga bulan Desember 2024 mendatang.
Namun kabar tersebut dibantah oleh Anggota Komisi IV DPRD Situbondo dari Partai Demokrat, Janur Sasra Ananda. Berdasarkan hasil hearing dengan RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo, masyarakat masih bisa menggunakan jaminan kesehatan Sehati di rumah sakit tersebut.
Baca Juga : Harapan Cawabup Blitar Abdul Ghoni di Hari Santri Nasional
"Tidak benar isu tersebut, jaminan kesehatan Sehati masih bisa digunakan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit daerah, khususnya RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo. Sebab kami dari Komisi IV DPRD tadi sudah menanyakan langsung kepada Direktur RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo dan dipastikan masih terus menerima masyarakat yang menggunakan Sehati," ujar Janur, Rabu (23/10/2024).
Tidak hanya itu, bahkan Legislator Partai Demokrat itu menjamin jika masyarakat bisa terus menggunakan Sehati hingga bulan Desember 2024.
"Kami dari Partai Demokrat menjamin hal tersebut. Jika ada keluhan masyarakat yang ditolak berobat karena menggunakan Sehati, bisa langsung laporkan ke kami. Bisa datang langsung ke DPRD komisi IV menemui saya atau anggota DPRD dari Partai Demokrat lainnya agar bisa dievaluasi kembali," tegas Legislator sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo itu.
Ketegasannya mengawal program sehati bukanlah tanpa sebab. Janur mengungkapkan bahwa program sehati memang yang sangat membantu masyarakat Kabupaten Situbondo yang ingin berobat namun terkendala biaya.
Baca Juga : Prodi Administrasi Negara Unisba Blitar Jalin Kerja Sama Strategis dengan Kelurahan Bendogerit
"Meskipun anggaran Sehati tinggal 1,4 miliar di bulan Oktober ini, karena tidak disahkannya P-APBD. Namun demikian sudah ada solusi yang diberikan oleh Rumah Sakit dr Abdoer Rahem dan semoga diikuti oleh RSUD lain. Yaitu dengan menggunakan dana talangan dari BLUD rumah sakit untuk sementara, kemudian ditagihkan kepada Pemerintah Kabupaten Situbondo pada anggaran tahun 2025, ini merupakan solusi yang tepat dan efektif," jelasnya.
Oleh karena itu, Janur berharap masyarakat tidak termakan isu yang tidak jelas, sehingga tercipta kondisi yang kondusif dan aman. "Mari ciptakan kondisi yang aman dan kondusif yang menciptakan isu yang bersifat provokatif sehingga menciptakan keresahan di masyarakat," pungkasnya.