JATIMTIMES - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Malang Suryadi turut berkomentar soal kabar seorang calon kepala daerah (cakada) yang meminta mahar politik bagi yang ingin menjadi wakilnya. Bahkan nilainya mencapai puluhan miliar.
Menurut Suryadi, hal tersebut cukup menggelikan jika ada seorang tokoh yang menjadikan uang sebagai syarat untuk maju dalam kontestasi Pilkada. Termasuk Pilkada Kota Malang.
Baca Juga : Berharap Jember Lebih Maju, SPSI Deklarasi Dukung Gus Fawait
"Ya cukup menggelikan memang, ketika itu (uang puluhan miliar) menjadi syarat (mahar politik)," ujar Suryadi.
Suryadi menilai bahwa seharusnya yang menjadi syarat adalah kemampuan untuk berpihak. Yakni berpihak kepada kepentingan masyarakat Kota Malang.
Dimana keberpihakan tersebut diwujudkan dengan sejumlah hal. Yakni perhatian, loyalitas serta rasa memiliki kepada masyarakat. Yang muaranya pada upaya untuk menyejahterakan masyarakat.
"Bukan dengan cara seperti itu (mahar politik) ya untuk menjadi wakil atau untuk kekuasaan," kata Suryadi.
Bahkan menurutnya, jika dugaan mahar politik itu benar adanya, itu adalah jalan yang kurang tepat untuk menuju kursi kepala daerah. Kepala daerah bukan sekadar profesi atau pekerjaan. Namun merupakan bentuk pengabdian.
Baca Juga : Khofifah Ajak Mas Ibin dan Mbak Elim Berikhtiar Maksimal di Pilkada Kota Blitar 2024
"Karena menjadi wali kota ini kan bukan dalam rangka mencari pekerjaan, tetapi murni sebuah pengabdian, murni sebuah perjuangan untuk masyarakat Kota Malang," jelas Suryadi.
Sehingga seharusnya, untuk maju dalam perebutan kursi kepala daerah, maka seorang pasangan calon (paslon) harusnya hanya mensyaratkan satu hal sebagai komitmennya. Yakni komitmen untuk memberi perhatian kepada masyarakat.
"Sehingga memang selayaknya sepatutnya syaratnya ya cukup satu yaitu bagaimana memberikan perhatian, memberikan atensi terhadap masyarakat dan mampu mesejahterakan untuk masyarakat Kota Malang," tutur Suryadi.
