JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Heru Wahono Santoso menerima dan melepas Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya Pilkada Damai (KIPJBMB SIPADAM) Jawa Timur 2024 di Halaman Depan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri.
Heru, sapaan akrabnya, mengungkapkan, selain menyambut pelaksaan Pilkada yang damai, Kirab Pataka tersebut merupakan menyambut Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-79 tahun. Sehingga dalam kirab ini digambarkan tentang simbol Provinsi Jawa Timur yang menjunjung tinggi kebersamaan.
Baca Juga : Buntut Terungkapnya Pesta Seks di Kota Batu, Satpol PP Imbau Pemilik Vila Perketat Pengawasan
“Kirab Pataka ini dalam rangka untuk menyemarakkan dan membangkitkan semangat kebersamaan seluruh warga masyarakat Jawa Timur,” kata Heru.
Semarak kebersamaan tersebut salah satunya dilambangkan melalui 8 bendera yang diperagakan. Diantaranya Bendera Merah Putih, Pataka Jer Basuki Mawa Beya, KPU, Bawaslu, Satpol PP, Linmas, Satuan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta bendera Hari Jadi ke-79 Provinsi Jawa Timur.
Hal itu sekaligus menandai bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki simbol persatuan yang kuat. Menurut Heru, semangat menjunjung rasa kebersamaan telah menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat di dalamnya. Termasuk menciptakan pesta demokrasi yang damai.
“Semua pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita membangun Jawa Timur. Ini kalau dilakukan bersama-sama akan terasa ringan,” tegasnya.
Dikatakan Heru, Kirab Pataka Pilkada Damai tersebut akan diarak ke seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Adapun jadwal itu telah berlangsung sejak 24 September 2024 dan akan berakhir pada 11 Oktober 2024.
Baca Juga : Anggota DPRD Wajib Cuti Jika Terlibat Kampanye Pilkada, Ini Dasar Hukumnya
“Ini menunjukkan bahwa Jawa Timur ini terdiri dari 38 kabupaten kota. Jadi satu kesatuan termasuk Kabupaten Kediri,” ungkapnya.
Menanggapi terkait pelaksanaan Kirab Pataka ini, Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim menyebut, secara umum toleransi dalam perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Yang utama, menurutnya, bagaimana menyepakati sikap kebersamaan di Pilkada mendatang.
“Perbedaan politik adalah hal wajar, namun kebersamaan dalam keberagaman harus kita kedepankan,” pungkasnya.(adv)
