JATIMTIMES - Dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada APBD lewat transfer ke daerah hingga 31 Agustus 2024 terealisasi sebesar Rp 56,42 triliun atau 70,15 persen dari pagu. Realisasi ini tumbuh 10,86 persen di Jatim.
Hal tersebut dibeberkan perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur saat konferensi pers implementasi kebijakan fiskal regional Jatim yang berlangsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Malang, Jumat (27/9/2024).
Baca Juga : Bawaslu Kota Malang Siap Siaga Hadapi Masa Kampanye Pilkada 2024
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Jatim Didyk Choiroel mengatakan, pertumbuhan ini ditopang oleh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik, dana desa, dan insentif fiskal.
“Dengan realisasi DAU naik 14,77 persen dari tahun ke tahun menjadi Rp 30 triliun disebabkan peningkatan realisasi DAU spesific grant pada bidang pendidikan,” ucap Didyk.
Sisi realisasi dana bagi hasil (DBH) turun 2,33 persen dari tahun ke tahun menjadi Rp 5,6 triliun. Disebabkan oleh turunnya realisasi DBH migas di Jatim 2024 di Kabupaten Bojonegoro.
Kemudian realisasi insentif fiskal naik 41,79 persen menjadi Rp 431,83 miliar karena terdapat daerah yang melakukan penyaluran tahap II. Realisasi DAK fisik mengalami pertumbuhan 27,65 persen dari tahun ke tahun menjadi Rp 1,17 triliun.
“Ini disebabkan oleh realisasi kontrak kegiatan DAK fisik lebih baik dari tahun sebelumnya yang mengindikasikan proyeksi penyaluran sampai dengan akhir tahun akan lebih baik,” tambah Didyk.
Sedangkan realisasi DAK non-fisik naik sebesar 2,5 persen dari tahun ke tahun menjadi Rp 11,9 triliun karena penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) telah mencapai 99,54 persen.
Lalu dana desa mengalami kenaikan sebesar 18,49 persen dari tahun ke tahun menjadi Rp 7,2 triliun karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur. Kabupaten Madiun dan Ngawi telah menyalurkan 100 persen:
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur Sigit Danang Joyo menambahkan, dari penyaluran transfer ke daerah, tentunya ada beberapa manfaat yang telah dihasilkan. Untuk air minum sebesar Rp 71,89 miliar lewat pembangunan instalasi pengolaan air, jaringan distribusi sambungan rumah.
“Lalu ada juga industri kecil menengah Rp38,24 miliar, untuk paket sarana prasarana produksi, dan pengadaan mesin peralatan,” ujar Sigit.
Kemudian irigasi sebesar Rp 69,93 miliar untuk peningkatan dan rehab jaringan irigasi. Jalan sejumlah Rp 9,90 miliar pada penanganan long segment dan penggantian jembatan.
Baca Juga : Pj Wali Kota Batu Jamin Netralitas ASN di Masa Kampanye: Harus Lepas Atribut, Jadi Masyarakat Biasa
Untuk kelautan dan perikanan sebesar Rp 10,29 miliar, digunakan untuk dermaga, lahan garam, mesin kapal, pembangunan kolam, sarpras produksi pasar ikan. Ada juga kesehatan dan KB Rp 91,50 miliar: alat kesehatan, ambulans, obat kontrasepsi, puskesmas.
Pada bidang lingkungan hidup, Rp 82,19 miliar digunakan untuk pembangunan bank sampah induk, rumah kompos serta alat pemantauan kualitas air.
Sektor pariwisata sebanyak Rp 22,63 miliar dipergunakan untuk fasilitas rekreasi, aksesabilitas, bangunan TIC, dan panggung kesenian.
Pada bidang pendidikan ada sejumlah Rp 56,42 miliar untuk pembangunan ruang belajar, pengadaan fasilitas belajar, sarpras pembelajaran. Ada juga bidang pertanian Rp 40,41 miliar diperuntukkan untuk green house, jalan produksi perkebunan dan peternakan, serta pembangunan olah pakan.
Sementara, bantuan operasional sekolah (BOS) senilai Rp 3,74 triliun untuk pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran serta pemeliharaan sarpras sekolah.
“Untuk perumahan dan permukiman sejumlah Rp 90,25 miliar untuk jalan lingkungan dan drainase, rumah swadaya, rehab dan rekonstruksi,” ujar Sigit.
Ada juga sanitasi sejumlah Rp 26,66 miliar, diperuntukkan bagi pembangunan tangka septik, pembangunan TPS3R, IPLT, serta pengadaan truk tinja.
Sementa, Pembangunan desa senilai Rp 10,09 triliun digunakan untuk BLT, pembangunan pasar desa, pembangunan kios milik desa, pembinaan masyrakat desa, penyelenggaraan pemerintahan desa.
