JATIMTIMES - Suhu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang 2024 terus memanas. Terlebih setelah keputusan bahwa ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota telah dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang pada Sabtu (14/9/2024).
Hal tersebut terjadi lantaran terdapat salah satu calon Wali Kota Malang yang berstatus sebagai mantan terpidana kasus korupsi, yakni mantan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mochammad Anton. Hal itu menimbulkan kontroversi dan sorotan dari berbagai kalangan.
Baca Juga : Promo Cat September 2024 di Graha Bangunan: Beragam Diskon dan Hadiah Menarik!
Salah satunya, sorotan diberikan oleh Forum Mahasiswa Hukum Tata Negara (Formatera) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB). Ketua Formatera Kresna Ramadhani Tri Adistya menegaskan, pencalonan pria yang akrab disapa Abah Anton itu melanggar etika dan norma yang ada di masyarakat.
"Kami resah. Kota Malang ini dikenal sebagai kota pendidikan. Banyak pemuda berbondong-bondong datang ke Malang untuk menimba ilmu. Nah alangkah tidak baiknya jika ternyata Kota Malang dipimpin orang yang diragukan integritasnya karena merupakan mantan napi korupsi," terang Kresna.
Untuk itulah, dalam hal ini, Formatera bersama Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (Himakopi) Fakultas Hukum UB membuat kajian dan policy brief (risalah kebijakan) yang disampaikan kepada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada.
"Yakni KPU, Bawaslu, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum dan Polresta Malang Kota. Kami datangi empat lembaga tersebut," jelas Kresna.
Kajian dan policy brief yang disusun tersebut juga dilatarbelakangi munculnya kontroversi atas pencalonan Abah Anton. Baik dari segi hukum, maupun dari segi etika dan norma sosial yang ada di masyarakat.
"Misalkan dari segi hukum, ada di UU Pilkada Pasal 7 Huruf g, menyatakan bahwa calon yang maju dalam pilkada tidak pernah sebagai mantan terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap," ujarnya.
Selanjutnya, ia menjelaskan poin yang tertuang di dalam pasal 7 huruf i UU Pilkada. Yakni seorang calon tidak boleh pernah melakukan perbuatan tercela. Dan hal itu harus ditunjukkan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).
"Itu kan dijelaskan bahwa yang bersangkutan harus tidak pernah melakukan perbuatan tercela dengan ditunjukkan SKCK. Nah kalau Abah Anton diloloskan, SKCK-nya diragukan dan menimbulkan kontroversi hukum," ucap dia.
Baca Juga : KPU Kota Malang Butuh 8.316 Anggota KPPS pada Pilkada 2024
Atas hal ini, Formatera FH UB dan Himpunan Mahasiswa Konsentrasi Pidana (Himakopi) FH UB mengeluarkan empat poin desakan. Yakni:
1. Meminta dengan hormat agar bakal calon wali kota Malang Mochamad Anton (Abah Anton) untuk mundur dari kontestasi Pilkada Kota Malang 2024, dengan pertimbangan yang bersangkutan merupakan mantan narapidana korupsi yang mana hal tersebut melanggar nilai etika dan norma yang ada di masyarakat.
2. Meminta dengan tegas agar penyelenggara Pilkada Kota Malang yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang dan juga lembaga pengawas penyelenggaraan Pilkada Kota Malang, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menegakkan pilkada yang bersih dari segala unsur korupsi, mulai dari penyelenggaraan, pembentukan instrumen pendukung, hingga individu yang dicalonkan.
3. Meminta dengan hormat agar instansi kepolisian dan kejaksaan Republik Indonesia bersinergi menegakkan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, khususnya di Kota Malang.
4. Meminta kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang, untuk mengawal penyelenggaraan Pilkada Kota Malang yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan bersih dari segala bentuk korupsi.
