JATIMTIMES - Kabar baik bagi masyarakat yang ingin segera memiliki rumah, baik mulai dari TNI Angkatan Darat hingga masyarakat umum. Karena Vicadha Residence menyediakan sejumlah rumah murah berkualitas dengan berbagai type dan kategori.
Pengembang Vicadha Residence, Tri Wediyanto mengatakan bahwa mulanya perumahan ini khusus dibuat untuk TNI AD. Dan perumahan ini telah dirancang sekian tahun yang lalu.
Baca Juga : Lima Mahasiswa MSIB di Neosia Sabet Gelar Pemenang di Kompetisi Internasional
“Alhamdulillah saat ini semua permasalahan sudah klir khususnya masalah perizinan sudah clear semua bahkan sertifikat sudah split. Jadi kedepannya rumah ini, bukan hanya untuk program TWP (Tabungan Wajib Perumahan) Angkatan Darat, tetapi kita mix dengan umum,” kata Tri kepada JatimTIMES, Rabu (28/8/2024).
“Kedepannya banyak saran dari beliau-beliau di TWP kalau bisa di mix supaya saat rumah ditempati para prajurit kawasan perumahannya tidak seperti asrama, jadi kita mix supaya ada pembauran dengan masyarakat umum,” ujar Tri.
Saat ini menurut pria yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Real Estate Indonesia (REI) itu, rumah yang sudah dibangun kurang lebih 100 unit dan 60 unit sudah realisasi hingga diserahkan kepada user. Bahkan sertifikat juga sudah atas nama pembeli.
Di Vicadha Residence, terdapat type 36 dengan luas tanah 72. Type tersebut telah sesuai dengan standar yang diberikan TWP, sehingga pihaknya mengikuti spesifikasi yang ditetapkan.
Menariknya, unit rumah di Vicadha Residence memiliki plafon yang tinggi. Sehingga model rumah yang terlihat sangat elegan.
Untuk fasilitasnya pun tidak perlu diragukan lagi. Sebab, Vicadha Residence akan dilengkapi dengan musala, ruang terbuka hijau (RTH) hingga playground.
“Itu pasti ada karena itu ketentuan yang ditetapkan pemerintah daerah,” ucap Tri.
Bahkan calon user tidak perlu khawatir, sebab surat-surat kelengkapan rumah akan langsung atas nama pembeli. “Maksimal dua bulan setelah akad akan selesai, dan itu sudah jadi hak milik,” tegas Tri.
Selain untuk TWP, Vicadha Residence juga menyediakan unit subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk pembiayaannya akan masuk pada Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Baca Juga : Mas Dhito Siapkan Program Makan Siang Bergizi bagi 30 Ribu Siswa PAUD
“Ini harganya tahun ini Rp 166 juta, InsyaAllah tahun depan naik. Untuk type- nya 30. Untuk speknya kami gunakan standarisasi PUPR,” kata Tri Wediyanto.
Uniknya, Tri Wediyanto mengaku unit dengan status subsidi sebenarnya tidak di-setting seperti rumah subsidi pada umumnya. Sebab, luasan rumah juga 72 meter persegi dan terdapat 80 unit.
Dikarenakan luasan kavling yang disebut sudah terlanjur luas, atau minimal 72 meter persegi, sehingga unit yang dibangun untuk subsidi hanya 80 unit. ”Kalau banyak rugi kita sebagai pengembang perumahan, karena harga tanah sudah mahal,” ujar Tri.
“Rumah ini sebenarnya tidak kami setting untuk rumah subsidi, tapi kami membagi kawasan ini untuk sebagian rumah subsidi. Karena menurut saya tidak harus MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) menempati rumah yang jauh terpencil, tapi kami coba membuat kawasan berimbang supaya MBR bisa menikmati rumah di kawasan komersial,” beber Tri Wediyanto.
Untuk mensukseskan program pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR, Tri Wediyanto menyebut pemerintah harus memberikan politcal will karena pengembang membangun ditentukan pasar sedang harga jualnya ditentukan pemerintah.
Tri sendiri menyampaikan bahwa akan berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan rumah subsidi yang backlog-nya masih cukup tinggi. Apalagi Tri yang saat ini menjabat sebagai Wasekjen DPP REI Bidang Rumah Subsidi mau tidak mau menurutnya harus dilakukan secara nyata supaya mengetahui hal-hal yang menjadikan kendala dalam pembangunan rumah subsidi. Sehingga bisa secara cepat disampaikan kepada pemerintah seperti halnya rumitnya perizinan dan lainnya.
Di sisi lain, Tri mengaku jika semua kelengkapan ditangguhkan ke pengembang hal itu disebut memberatkan. “Karena kita bangun ditentukan pasar tapi jual ditentukan pemerintah. Sehingga, memang harus ada peran dari pemerintah yang dominan,” tukas Tri Wediyanto.
