JATIMTIMES- Sebanyak 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar periode 2024-2029 resmi dilantik pada Jumat (23/8/2024) di Gedung Graha Paripurna Kantor DPRD Kota Blitar. Acara ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar yang mengawasi pengucapan sumpah dan janji jabatan para anggota dewan terpilih.
Dalam rapat paripurna tersebut, Syahrul Alim ditetapkan sebagai ketua sementara DPRD Kota Blitar, dengan Ely Idayah Vitnawati sebagai wakil ketua sementara.
Baca Juga : Siapa Rara? Anak Cak Imin yang Ikut Demo dan Tuai Pujian Warganet
Pelantikan yang berlangsung tepat pada hari terakhir masa jabatan DPRD Kota Blitar periode 2019-2024 ini menandai awal perjalanan bagi anggota dewan yang baru. Syahrul Alim, sebagai ketua sementara, mengungkapkan bahwa momentum ini sangat spesial karena bertepatan dengan momen yang sama lima tahun lalu. Anggota DPRD Kota Blitar hasil Pemilu 2019 juga dilantik pada tanggal yang sama.
"Hari ini pelantikan anggota DPRD terpilih Kota Blitar hasil Pemilu 2024. Hari ini juga pas hari terakhir masa jabatan DPRD Kota Blitar periode 2019-2024," kata Syahrul, Jumat (23/8/2024).
Ia menjelaskan bahwa dari 25 anggota DPRD terpilih, 17 di antaranya adalah petahana yang kembali terpilih, sementara 8 lainnya adalah anggota baru.
Komposisi anggota DPRD Kota Blitar periode 2024-2029 ini terdiri dari 8 anggota dari PDIP, 5 dari PKB, 3 dari PPP, 3 dari PAN, 3 dari Golkar, 2 dari Gerindra, dan 1 dari Demokrat.
"Yang baru ada 8 dan selebihnya merupakan petahana. PDIP 8, PKB 5, PPP 3, PAN 3, Golkar 3, Gerindra 2, dan Demokrat 1," terang Syahrul.
Tahapan berikutnya yang akan segera dilakukan oleh DPRD Kota Blitar adalah pembentukan fraksi-fraksi, yang ditargetkan sudah terbentuk pada pertengahan September 2024. Syahrul menyatakan optimisme bahwa proses ini akan berjalan lancar dan fraksi-fraksi baru dapat segera bekerja sesuai dengan fungsinya.
Namun, pelantikan yang seharusnya menjadi momen refleksi dan persiapan bagi anggota dewan yang baru, diwarnai oleh aksi demonstrasi dari aliansi mahasiswa Blitar. Tepat 30 menit setelah upacara pelantikan selesai, sekelompok mahasiswa dari berbagai organisasi seperti GMNI, PMII, IMM, dan HMI, berkumpul di depan gedung DPRD Kota Blitar untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Para mahasiswa datang membawa atribut protes yang tidak biasa, termasuk replika pocong dan keranda mayat, yang digunakan sebagai simbol kritik terhadap anggota dewan yang baru dilantik. Dalam orasi yang penuh semangat, mereka menyuarakan tuntutan agar para anggota DPRD benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan tidak menjadi "tikus-tikus kantor" yang hanya mementingkan diri sendiri.
Baca Juga : Bawa Keranda Mayat, Boneka Pocong dan Bakar Ban, Massa Aksi: Ini Bentuk Matinya Demokrasi
Salah satu orator dari mahasiswa dengan lantang menyatakan, "DPRD Kota Blitar terpilih jangan jadi tikus-tikus kantor!" Seruan ini menggema di halaman depan kantor DPRD, diiringi dengan tepuk tangan dan sorakan dari para demonstran lainnya.
Selain berorasi, mahasiswa juga menuntut agar seluruh anggota DPRD yang baru dilantik keluar dan menemui mereka. Namun, hanya sebagian anggota dewan yang bersedia keluar, di antaranya Syahrul Alim, Bayu Kuncoro, Yudi Meira, dan Aries Dedi Arman dari PDIP; Agus Zunaidi, Nuhan Wahyudi, dan Guntur Pamungkas dari PPP; serta Totok Sugiarto, Adi Santoso, Abdus Sjakur, dan Judarso dari PKB. M. Hardita Magdi dan Purwanto dari Partai Golkar juga turut menemui para mahasiswa.
Aksi sempat memanas saat mahasiswa mulai merengsek ke depan, menyebabkan terjadinya saling dorong antara mahasiswa dan anggota dewan. Ketegangan semakin memuncak ketika para mahasiswa membakar keranda mayat yang mereka bawa sebagai bentuk protes simbolis di depan para anggota DPRD.
Meski sempat terjadi ketegangan, akhirnya para anggota DPRD yang hadir bersedia menandatangani tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa. Syahrul Alim menegaskan komitmen DPRD Kota Blitar untuk memperhatikan aspirasi masyarakat, termasuk kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa.
“Kami mendengar dan akan mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Ini menjadi catatan penting bagi kami ke depan,” ujarnya.
Aksi demonstrasi ini menjadi pengingat bagi para anggota dewan yang baru dilantik bahwa mereka berada di bawah pengawasan publik, terutama dari kalangan muda yang menginginkan perubahan nyata dalam pemerintahan. Sebagai wakil rakyat, mereka dituntut untuk bekerja dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
