JATIMTIMES - Malang Corruption Watch (MCW) turut menyoroti gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. Dalam hal ini, MCW khusus menyoroti adanya indikasi kepentingan 'Politik Dinasti' dalam kontestasi perebutan kursi N1 dan N2.
Hal tersebut terindikasi muncul pada beberapa tokoh yang disebut bakal maju dalam Pilkada Kota Malang. Salah satunya adalah kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ali Muthohirin.
Baca Juga : Sinergi Akademik Internasional: Kolaborasi Unisba Blitar dan Ajeenkya DY Patil University Dimulai
Pegiat anti korupsi MCW, Basil mengatakan, indikasi kepentingan Politik Dinasti itu muncul secara tersirat di Pilkada Kota Malang.
Sebab menurutnya, PSI yang dinahkodai oleh putra Presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep, tentu bukan tanpa alasan memasang Ali Muthohirin sebagai kader PSI untuk bertarung dalam Pilkada Kota Malang.
Apalagi, belum lama ini juga muncul kabar bahwa Ali Muthohirin yang maju sebagai calon wakil wali kota, bakal dipasangkan dengan mantan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Mochammad Anton sebagai calon wali kota.
"Ada calon yang erat dengan kepentingan pusat. Ketika muncul Ali Muthohirin yang akan dipasangkan dengan Abah Anton, jelas ada potensi penyanderaan. Ketika ini terjadi dan benar-benar dipasangkan, maka kepentingan di pusat akan masuk di daerah," jelas Basil.
Dalam hal ini, MCW menyoroti terkait keterikatan antara Ali Muthohirin dengan Kaesang Pangarep sebagai ketum parpol. Yang dinilai memiliki skema-skema dalam kepentingan berpolitiknya.
Baca Juga : Diikuti 5.194 Maba, PBAK UIN Maliki Malang 2024 Berlangsung Semarak
Hal tersebut dikuatkan dengan status Mochammad Anton sebagai mantan terpidana kasus korupsi. Dimana seharusnya, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Mochammad Anton untuk maju dalam kontestasi politik.
Dalam hal ini, kekhawatiran muncul terkait majunya Abah Anton jika dipasangkan dengan Ali Muthohirin. Mulai dari upaya mempermudah agar sang mantan wali kota dapat maju sebagai calon kepala daerah hingga kemungkinan masuknya kepentingan politik lain jika Abah Anton kembali memimpin Kota Malang.
"Di Kota Malang pernah ada pembangunan dari BUMN, ternyata memang secara lingkungan hidup punya potensi kerusakan lingkungan. Padahal itu belum ada calon yang secara langsung dititipkan. Apalagi jika ada," tutur Basil.
