JATIMTIMES - Pelaksanaan pembelajaran daring di Kota Blitar pada Senin, 12 Agustus 2024, bertepatan dengan pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Dewa United, menuai tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Nuhan Eko Wahyudi, Ketua Komisi I DPRD Kota Blitar, yang mengkritisi narasi yang digunakan dalam surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Blitar.
Nuhan Eko Wahyudi mengungkapkan bahwa surat edaran yang meminta sekolah-sekolah di Kota Blitar melaksanakan pembelajaran secara daring pada hari pertandingan, justru dapat menciptakan kesan bahwa Kota Blitar sedang dalam kondisi yang tidak aman. Menurutnya, narasi yang digunakan dalam surat edaran ini seharusnya lebih diperhalus agar tidak menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat dan orang tua siswa.
Baca Juga : Penyaluran Bantuan Pangan Tahap III Pemkot Blitar: 8.469 KPM Terima Jatah Beras Dua Bulan Sekaligus
"Dengan adanya surat edaran itu, masyarakat bisa saja merasa tegang, seolah-olah ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di Kota Blitar pada saat pertandingan digelar," ujar Nuhan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus lebih bijak dalam memilih kata-kata yang digunakan dalam komunikasi resmi, terutama yang menyangkut keamanan dan kenyamanan warga.
Meski demikian, Nuhan juga menyatakan bahwa kebijakan untuk melaksanakan pembelajaran daring bukanlah masalah besar. Namun, ia mencatat adanya kekhawatiran dari sejumlah orang tua yang merasa bahwa pendidikan anak-anak mereka seolah dikorbankan hanya karena adanya pertandingan sepak bola. “Banyak wali murid yang merasa bahwa pembelajaran daring ini menunjukkan prioritas yang kurang tepat, seolah-olah pendidikan bisa dikalahkan oleh pertandingan sepak bola,” tambahnya.
Untuk itu, Nuhan Eko Wahyudi meminta Pemerintah Kota Blitar dan Kantor Kemenag Kota Blitar untuk lebih memperhatikan kondisi sosial dan psikologis masyarakat ketika membuat kebijakan di masa mendatang. Ia berharap agar pemerintah dapat menciptakan suasana yang aman dan kondusif, terutama mengingat masih ada lima pertandingan lain yang akan digelar oleh Arema FC di Stadion Soeprijadi, Kota Blitar, dalam waktu dekat.
"Ke depan, kita harus lebih proaktif dalam menciptakan situasi yang nyaman bagi masyarakat, agar mereka tidak merasa terancam atau terganggu dengan adanya pertandingan sepak bola," tegas Nuhan. Ia berharap, pemerintah bisa mengantisipasi potensi permasalahan sosial yang mungkin timbul akibat keputusan untuk melaksanakan pembelajaran daring setiap kali ada pertandingan besar di kota tersebut.
Baca Juga : Progres Pembangunan Mall Pelayanan Publik Kota Blitar, Sekda: Sesuai Target
Sebelumnya, Kantor Kemenag Kota Blitar dan Dinas Pendidikan Kota Blitar telah mengeluarkan Surat Edaran yang meminta sekolah-sekolah untuk melaksanakan pembelajaran secara daring pada hari pertandingan antara Arema FC dan Dewa United. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan keamanan dan kelancaran lalu lintas menjelang dan sesudah pertandingan. Lokasi Stadion Soeprijadi yang berada di pusat kota dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan yang signifikan.
Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pembelajaran daring diharapkan dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar stadion, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertandingan. Namun, keputusan ini justru menuai reaksi beragam dari masyarakat, termasuk dari kalangan DPRD Kota Blitar.
Nuhan Eko Wahyudi menutup pernyataannya dengan mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan. "Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak menimbulkan kekhawatiran atau kesalahpahaman di masyarakat," pungkasnya. Ia berharap, langkah-langkah yang diambil pemerintah ke depan dapat lebih memperhatikan dampak psikologis dan sosial bagi warga Kota Blitar.
