JATIMTIMES - Penanganan anak tidak sekolah (ATS) menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Maklum, angka putus sekolah di Kota Pendidikan ini tergolong tinggi. Jumlah anak putus sekolah mencapai 3.468 anak. JUmlah itu memang lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebanyak 5.534 anak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa persoalan ATS ini cukup kompleks.
Baca Juga : Muhamad Azhar: Dari Blitar ke Malaysia, Membangun Harapan Baru untuk Anak PMI
Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor sosial. Seperti anak yang lebih memilih bekerja atau bahkan lebih memilih untuk menikah dan membangun rumah tangga.
"Banyak anak putus sekolah karena sudah menikah atau bekerja. Dengan penghasilan yang mereka dapatkan, mereka merasa tidak perlu melanjutkan pendidikan. Rata-rata, mereka berhenti setelah lulus SMP dan tidak melanjutkan ke SMA,” ujar Suwarjana.
Di sisi lain, faktor kemiskinan dan kriminalitas ternyata bukan menjadi penyebab utama tingginya ATS di Kota Malang. Sebab menurutnya, anak yang terlibat kriminal masih diperbolehkan untuk sekolah.
"Karena ada anak yang sudah menikah, terutama perempuan, tidak diizinkan suaminya untuk melanjutkan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Ini salah satu tantangan dari faktor keluarga," tuturnya.
Selain itu, data yang kurang sinkron juga dinilai menjadi kendala tersendiri dalam penanganan ATS. Apalagi menurut Suwarjana, data yang diterima merupakan data yang berasal dari pusat melalui kementerian terkait.
"Data yang kami terima dari kementerian sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada anak yang sudah tidak berada di wilayah kami, tapi masih tercatat sebagai ATS,” imbuhnya.
Baca Juga : 7 Ramuan Herbal Ampuh untuk Mengobati Migrain yang Perlu Kamu Tahu
Dalam mengatasi persoalan tersebut, Disdikbud Kota Malang juga berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Cabang Dinas Pendidikan. Itu dilakukan untuk menjangkau anak-anak yang terdata di madrasah atau SMA.
"Selain itu kami dari Disdikbud juga mengerahkan tim untuk turun langsung ke masing-masing kelurahan, mereka mengidentifikasi dan mendata ATS yang belum terjangkau," katanya.
Meski demikian, Suwarjana meyakini jika persoalan ATS dapat terus menurun hingga zero. Apalagi, dalam penanganannya juga didukung oleh semua pihak terkait.
"Kami optimis angka ini akan terus menurun dan kami juga siap jemput bola turun langsung ke masyarakat dan memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan mereka,” pungkasnya.
