JATIMTIMES - Pemkab Situbondo tetap bersikeras memperjuangkan dan mempertahankan Program Sehat Gratis (Sehati) berbasis KTP elektronik untuk kepentingan masyarakat miskin kabupaten Situbondo. Meskipun ada upaya legislatif untuk mengalihkan anggaran program Sehat Gratis (Sehati) Pemerintah Kabupaten Situbondo ke program BPJS kesehatan yakni Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran atau JKN-PBI.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dr. Sandy Hendrayono menjelaskan, tetap kukuhnya Pemkab Situbondo dikarenakan anggaran yang harus dikeluarkan untuk mengalihkan anggaran ke JKN-PBI tidaklah sedikit, setidaknya butuh alokasi anggaran Rp 53 miliar per tahunnya.
Baca Juga : Program 'Niki Mase' Diluncurkan Disperindag, DPRD Kota Blitar Optimis Majukan Usaha Kecil
Selain itu ada beberapa hal atau layanan yang tidak tercover oleh JKN seperti kecelakaan tunggal, kejadian luar biasa (KLB), percobaan bunuh diri dan beberapa lainnya. Sedangkan dengan program sehati semua bisa tercover.
"Kita harus mempertimbangkan banyak hal dengan alokasi anggaran begitu besar masih banyak hal pencegahan yang lebih penting yakni bagaimana membuat masyarakat Situbondo sehat," kata dr. Sandy Hendrayono saat dikonfirmasi di kantornya, Jumat (19/7/2024).
Selain itu dr Sandy menjelaskan jika JKN-PBI tidak dapat dihentikan atau dinonaktifkan oleh peserta meskipun mereka tidak pernah sakit karena program kesehatan ini didasarkan pada prinsip gotong royong.
"Ini artinya walaupun masyarakat Situbondo yang sakit sedikit, Pemerintah Daerah harus tetap membayarkan iuran JKN-PBI melalui BPJS kesehatan secara penuh dan tidak dapat dihentikan atau dinonaktifkan, karena sistemnya gotong royong untuk seluruh masyarakat Indonesia Oleh karena itu akan ada anggaran yang terbuang sia-sia. Lain dengan sehati yang hanya digunakan saat dibutuhkan saja," ungkapnya.
Program layanan kesehatan gratis besutan Bupati Situbondo Karna Suswandi, itu dinilai sangat dibutuhkan masyarakat miskin yang tidak tercover pada jaminan kesehatan nasional atau JKN.
"Meskipun nantinya 100 persen penduduk Situbondo menjadi peserta JKN sehingga mencapai UHC, Program Sehati tetap dibutuhkan untuk membiayai layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo itu.
Ia juga membenarkan mengenai pernyataan salah satu fraksi di DPRD Situbondo pada saat rapat komisi maupun rapat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD berupaya mengalihkan anggaran program Sehati ke program BPJS Kesehatan sejak tahun 2023.
Baca Juga : 57 Warga Binaan Lapas Kelas I Malang Ikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah
"Jadi, apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Situbondo (ada upaya pengalihan anggaran Program Sehati) sudah sesuai dengan fakta yang terjadi pada saat pembahasan tersebut," kata Sandy.
Sandy menyebutkan, masyarakat miskin yang memanfaatkan Program Sehat Gratis ini sejak 2021 hingga Juli 2024 sudah mencapai lebih dari 40 ribu orang. Oleh karena itu Pemkab Situbondo tetap berkomitmen memperhatikan masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan.
"Sejak 2021 sampai dengan Juli 2024, masyarakat miskin yang tidak tercover di JKN mencapai 40 ribu orang lebih. Artinya Program Sehati ini sangat dibutuhkan masyarakat," tuturnya.
Maka tidak salah jika layanan kesehatan gratis berbasis KTP elektronik merupakan salah satu program prioritas Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Wakil Bupati Khoirani.
