JATIMTIMES - Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat berencana untuk segera mengumpulkan sejumlah pihak untuk membahas desakan kemandirian bagi Malang Creative Center (MCC). Beberapa pihak tersebut seperti Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) dan sejumlah pihak lain.
Hal tersebut akan digunakan sebagai forum untuk membahas keberlangsungan MCC. Apalagi beberapa waktu lalu, DPRD Kota Malang juga mengusulkan agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk MCC dapat dievaluasi.
Baca Juga : Pj Wali Kota Malang Akan Bentuk Pansel Baru untuk Jabatan Dirtek Tugu Tirta
"Kita harus duduk bersama terkait dengan ini kita akan panggil pengelola MCC, Diskopindag, untuk progresnya seperti apa nanti akan kita cari solusi," jelas Wahyu.
Dalam hal ini, Wahyu mengatakan bahwa pihaknya ingin membahas terkait progres berjalannya MCC sejak resmi dioperasikan pada 2022 lalu. Dimana saat ini, MCC secara konsisten sudah beroperasi sebagai inkubator bagi 17 sub sektor ekonomi kreatif (ekraf).
"Nanti kita panggil dulu, kalau sudah jelas. Karena kan progresnya selama ini sudah banyak dirasakan oleh masyarakat terkait dengan MCC ini nanti harus jelas dulu mana yang dikomersilkan mana yang tidak. Nanti kalau oke sepakat kita akan lihat regulasinya," jelasnya.
Dirinya meyakini bahwa MCC nantinya akan dapat beroperasi secara mandiri. Namun dirinya tak memungkiri bahwa meskipun nantinya sudah mandiri, tetap ada beberapa hal yang masih harus disupport oleh APBD.
"Ya kita yakin untuk kemandirian. Tapi ada beberapa support yang tidak bisa kita lepas tapi harus ada bantuan atau mungkin dari APBD. Belum, nanti akan kita cek progresnya," tuturnya.
Sementara itu sebelumnya, evaluasi penggunaan APBD untuk kebutuhan operasional MCC juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi. Ia mencatat, untuk biaya operasional pengelolaan MCC, Pemkot Malang harus merogoh kocek hingga Rp 6 Miliar.
Baca Juga : Pemkot Blitar Siapkan Rp15 Miliar untuk Mempercantik Akses Menuju Makam Bung Karno
Sejumlah fraksi pun bersepakat untuk melakukan evaluasi pada pengelolaan MCC di tahun 2024. Arief mengatakan, terkait pengelolaan MCC harus ada ketegasan aturan dan regulasi.
Arief menilai bahwa bukan tanpa alasan jika ada wacana pengelolaan MCC yang masih bergantung pada APBD harus dievaluasi. Salah satunya karena 40 persen MCC yang diarahkan untuk kepentingan komersial diharapkan mampu menopang kebutuhan operasional MCC.
“Seperti yang sudah diketahui gedung itu sebanyak 40 persennya akan dimanfaatkan untuk kegiatan komersial. Hasilnya tentu dapat menopang kebutuhan operasional dan perawatan gedung MCC sendiri. Untuk itu kami minta kajian pemanfaatan bangunan gedung MCC segera dan regulasi jelas pengelolaan MCC,” jelas Arief.
