JATIMTIMES - Setelah tahun lalu, Kepala Sekolahnya dicopot lantaran adanya penjualan seragam, kini Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, kembali digeruduk warga. Kedatangan warga sekitar sekolah atau radus SMAN 1 Kedungwaru ini menyoal cakupan radius calon siswa yang diduga penuh permainan.
"Sebenarnya aturan zonasi untuk PPDB tahun ini sudah lebih bagus dan lebih ketat, namun banyak warga asli banyak yang tidak diterima masuk sekolah ini," kata Heri Widodo, advokat yang dipercaya mendampingi warga datang ke sekolah.
Baca Juga : Ludi Tanarto Buka Pintu Berduet dengan Nurochman
Ironisnya, calon siswa yang rumahnya benar-benar dekat dengan sekolah justru tidak diterima. Di sisi lain, ada alamat calon siswa yang berdasarkan data rumahnya dekat dengan sekolah, namun setelah di cek di rumah itu tidak ada nama siswa yang dimaksud.
"Setelah dicek ternyata di rumah itu tidak ada nama anak itu," ujar pegiat pendidikan ini, Jumat (28/6/2024).
Menurut pria yang akrab dipanggil HW ini menduga ada Kartu Keluarga (KK) yang dibikin mendadak, sehingga radius siswa yang diterima di jalur zonasi menyempit.
"Sekolah mengatakan hanya by data, namun ternyata setelah warga minta data dibuka jawabannya tidak punya kewenangan," jelasnya.
Lanjut HW, rumah calon siswa paling jauh yang diterima berdasarkan data online adalah 477 meter. Jika dibanding pada tahun sebelumnya, zonasi yang diterapkan jaraknya 896 meter.
Kemudian HW mengirim beberapa contoh yang dianggap tidak masuk logika ini. Misalnya, siswa yang diterima di urutan 1-13 berjarak 110 meter. Kalkulasinya, ada 13 anak atau calon siswa yang domisilinya berjarak 110 meter dari sekolah.
"Ini aneh, untuk itu kita akan kirim surat ke Dinas Pendidikan Jawa Timur agar data yang diterima dalam sistem ini dibuka," ungkapnya.
Baca Juga : Antusiasme Tinggi, Turnamen Renang Antar-Sekolah Piala Bupati Malang Diserbu Peserta
Tujuan HW yang mengaku mewakili masyarakat ini tak lain agar publik mengetahui dan memastikan bahwa PPDB di SMA Negeri 1 tidak ada pelanggaran.
Heri menyebut, dugaan adanya siswa siluman ini juga akan digugat melalui PTUN untuk membatalkan PPDB, jika terbukti adanya pelanggaran.
"Kita berharap jalur zonasi tahun ini berjalan sesuai aturan," terangnya.
Sementara itu, belum ada konfirmasi dari pihak sekolah terkait permasalahan ini.
Saat media ini menghubungi komite SMAN 1 Kedungwaru untuk menanyakan sikapnya, juga belum didapatkan jawaban.
