JATIMTIMES - Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) menjadi sasaran peretas dengan Brain Cipher Ransomware sejak Kamis (20/6/2024). Sekitar 210 instansi pemerintahan pusat dan daerah terdampak. Tak terkecuali data aplikasi Pemerintah Kota Batu yang berada di PDN.
Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu Onny Ardianto. Meski ikut terdampak, ia menyebut dampaknya tidak fatal. Selain itu pelayanan dasar Pemkot Batu juga tak sampai mengalami kendala.
Baca Juga : Bawaslu Kabupaten Blitar Temukan 1.231 Stiker Coklit Tertukar di Sanankulon
"Pemerintah Kota Batu memang ada sedikit dampak dari kejadian tersebut (Serangan Ransomware PDNS), seperti adanya aplikasi milik Pemkot Batu yang ditaruh di PDN terdampak," ungkap Onny saat dihubungi JatimTIMES, Selasa (25/6/2024).
Menurut dia, Dinas Kominfo Kota Batu telah berkoordinasi dan mengambil beberapa langkah guna menyelesaikan dampak tersebut. Salah satunya adalah menginstall kembali sistem yang ada di PDN untuk server milik Pemkot Batu.
"Untuk aplikasi pusat yang terkena dampak dari masalah PDN yang digunakan oleh Pemkot Batu, kami tetap berkoordinasi terus dengan Kominfo untuk pemulihannya. Hal ini sudah disampaikan ke seluruh operator TIK yang berada di masing-masing OPD," tutur Onny.
Disinggung mengenai kendala terhadap layanan Pemkot Batu, Onny menyebut tidak ikut terdampak secara langsung. Sehingga layanan tetap berjalan normal. Menurut penjelasannya, hanya data-data internal terkait database saja yang telah tercadangkan sebelumnya atau telah dilakukan Backup. Seperti halnya data surat menyurat, data kegiatan, dan sejenisnya.
"Pelayanan di Kota Batu yang secara langsung kepada masyarakat insyaAllah tidak terganggu dan upaya pencegahan juga terus kami upayakan berkoordinasi pemerintah pusat," tutupnya.
Baca Juga : Asuransi Usaha Tani Padi Kota Batu Nihil Peminat
Untuk diketahui, serangan terhadap Pusat Data Nasional dengan ransomware itu berdampak ke sejumlah instansi pemerintah. Salah satunya yakni gangguan di sistem keimigrasian. Serta tercatat 210 instansi ikut terdampak.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkap peretas minta tebusan 8 Juta Dollar atau sekitar Rp 131 miliar. Sampai saat ini pemerintah berupaya untuk terus melakukan pemulihan.
