JATIMTIMES - Bianglala Alun-Alun Kota Batu masih menanti pembaruan. Apalagi setelah dipastikan tidak layak lagi jika hanya dilakukan peremajaan.
Pemkot Batu mewacanakan dengan kerja sama investor untuk pembaruan bianglala tersebut. Namun, DPRD Kota Batu menyarankan dan lebih sepakat pengadaan melalui APBD.
Baca Juga : Sederet Catatan DPRD Jatim terkait Pelaksanaan dan Kinerja APBD 2023
Silang pendapat tersebut terjadi setelah rencana pemanfaatan bianglala pasca-Lebaran tahun 2024 tak kunjung terlaksana. Perbaikan maupun penggantian dengan bianglala baru yang digadang-gadang sudah banyak dilirik investor hingga kini belum ada kejelasan.
Meski demikian, Pemkot Batu masih kukuh bisa menggandeng investor untuk pembaruan salah satu ikon Alun-Alun Kota Batu itu. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pemeliharaan Lingkungan, dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu Windiati Rohmah menyampaikan, pembaruan bianglala akan tetap menggandeng investor.
"Untuk itu (bianglala) akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Sesuai petunjuk Bapak Pj Wali Kota," ujar Windiati, belum lama ini.
Menurut dia, cara tersebut ditempuh agar tidak membebani anggaran pemerintah daerah. Dari hasil identifikasi didapati adanya kerusakan berat dan kerusakan sedang di beberapa bagian. Sehingga, bianglala harus diganti baru.
"Anggaran (APBD) yang seharusnya digunakan perbaikan bianglala bisa untuk hal yang lebih urgen," ungkapnya.
Mengenai nominal kebutuhan, perempuan yang disapa Windi itu belum bisa menyebut berapa besaran anggarannya. Tetapi ia memastikan bila anggarannya akan menyesuaikan kebutuhan.
Ia mengklaim, saat ini sudah ada beberapa investor yang menawarkan diri untuk melakukan pembangunan bianglala di Alun-Alun Kota Batu. Meski demikian, ia mengakui belum ada komunikasi serius yang sudah mencapai kesepakatan. "Belum ada kejelasan," singkatnya.
Baca Juga : Relokasi Sekolah Terdampak Tanah Gerak Brau Kota Batu Masih Terkatung-katung
Pj Wali Kota Batu Aries Agung Paewai juga menilai bahwa bianglala saat ini bukan kebutuhan prioritas. Jadi, wajar bila bisa ditawarkan.ke invesiagar bisa dikelola dengan baik.
"Kalau mau pengadaan kok menurut saya tidak tepat, karena bukan bagian prioritas yang harus dilakukan. Lebih tepat pihak ketiga dengan sistem sewa. Meski retribusi tidak terlalu mahal, yang penting bisa dimanfaatkan masyarakat. Anggaran yang lebih penting bisa dipergunakan hal lain dan bermanfaat ke masyarakat miskin," ungkap Aries.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurochman menyampaikan dirinya tak setuju bila pengadaan bianglala harus mengandalkan investor. Dia menilai anggaran yang dibutuhkan untuk itu tidak terlalu besar. "Seharusnya masalah sekecil itu tidak mengandalkan investor," ucap Nurochman.
Menurut dia, bila pengadaan bianglala bisa ditanggung APBD, maka hasilnya sepenuhnya bisa masuk ke daerah. "Jika kita bangun sendiri kan bisa menambah pendapatan asli faerah (PAD)," ucapnya.
Ditambahkan Nurochman, pengadaan bianglala harus segera dilakukan. Sebab, bianglala merupakan salah satu ikon Kota Batu. Sehingga, ia meminta perbaikan bisa dilakukan di tahun ini juga. "Bisa dimasukkan dalam perubahan anggaran keuangan (PAK)," imbuhnya.
