JATIMTIMES - Istilah "Asian Value" mendadak viral di media sosial karena podcast Total Politik. Dalam podcast tersebut, sempat muncul pembahasan mengenai dinamika dinasti politik yang disinyalir semakin menguat di Indonesia.
Host poscast Total Politik Arie Putra melontarkan kata "Asian Value" yang dijadikannya patokan untuk menilai budaya politik di Indonesia.
Baca Juga : Profil Host Podcast Total Politik, yang Viral Dikritik Usai Pro Politik Dinasti
"Gua asian value, human rights," kata Arie, sebagai jawabannya mendukung dinamika dinasti politik di Indonesia, dikutip Jumat (7/6/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Arie sempat menjelaskan bahwa dinasti politik pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun hasilnya tetap bisa diterima oleh masyarakat. Ia pun berpendapat bahwa setiap warga negara berhak maju dalam pemilihan kontestasi politik.
Lantas apa arti asian value yang kemudian menjadi viral di media sosial?
Sebelum ke definisinya, alangkah baiknya sobat JatimTimes melihat kapan konsep ini muncul. Konsep Asian Value kali pertama terdengar pada 1990-an.
Michael Barr, profesor hubungan internasional di Universitas Flinders, dalam sebuah makalah pada tahun 2000 menyebut saat itu Barat sedang menikmati tingkat kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang politik dan ekonomi.
"Negara ini baru saja memenangkan Perang Dingin, Eropa merupakan sebuah Uni dan pasar semakin berlipat ganda, tumbuh dan menjadi semakin terbuka," tulis Barr seperti dilaporkan SCMP, dikutip dari CNNIndonesia.
AS dan Eropa merespons situasi ini dengan "antusiasme yang tidak seperti biasanya" untuk mengekspor demokrasi dan hak asasi manusia ke seluruh dunia.
Sementara di belahan dunia lain, Asia-Pasifik memandang Barat secara berbeda. Mereka merayakan kohesi sosial dan keberhasilan ekonomi. Asia-Pasifik bangga bisa mencapai pertumbuhan tanpa "menderita akibat individualisme berlebihan".
Barr menuliskan kombinasi kepercayaan diri Barat dan rasa insecure Asia mencapai puncaknya pada 1993. Ketika itu, serangkaian konferensi PBB tentang HAM bertepatan dengan ancaman Amerika untuk membatalkan status most favoured nation (MFN) gara-gara catatan HAM-nya yang buruk.
"Ketegasan baru negara-negara Barat terhadap HAM dianggap sebagai upaya munafik untuk menjaga Asia tetap tunduk pada Barat secara politik dan ekonomi," imbuh Barr.
Keadaan ini menciptakan argumen-argumen Asian value.
Arti Asian Value
Melansir berbagai sumber, dalam konteks politik, Asian value adalah ideologi yang menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin, kerja sama, kolektif, berhemat, dan prestasi pendidikan. Asian value juga kerap dimanfaatkan untuk penghormatan pada otoritas yang berkuasa dengan dalih nilai-nilai Asia.
Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa Asian value berbeda dengan politik barat yang individualis. Namun, Asian value mendapat banyak kritik karena dianggap membuat korupsi, kolusi dan nepotisme bertahan lama dalam sebuah negara.
Baca Juga : Begini Cara Menyimpan Daging Kurban di Kulkas Agar Tidak Cepat Bau
Sementara melansir dari Britannica, Asian Value dibawa oleh negara-negara seperti China, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia, sebagai alternatif dari ideologi Barat. Asian value yang berkembang saat ini biasanya terdiri dari kedisiplinan, kerja keras, berhemat, pencapaian akademik, penghormatan terhadap otoritas, serta keseimbangan kebutuhan individu dan masyarakat.
Sementara nilai-nilai politik Barat seperti hak asasi manusia (HAM), demokrasi, dan kapitalisme, dinilai tidak bisa seratus persen cocok diterapkan di negara wilayah Asia.
Nilai-nilai Barat yang terlalu individu dan legalisme dinilia tidak masuk untuk diterapkan di negara kawasan Asia. Hal tersebut diklaim akan mengakibatkan kerusakan tatanan sosial hingga mengancam dinamisme ekonomi.
Tertuang dalam Deklarasi Bangkok tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada Maret tahun 1993, Asian Value menekankan kembali prinsip kedaulatan, penentuan nasib sendiri, dan non-intervensi terhadap hak-hak sipil dan politik.
Nilai-nilai yang tertuang tentang Asian Value yakni:
- Preferensi terhadap keharmonisan sosial
- Kepedulian terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi dan kesejahteraan kolektif masyarakat
- Loyalitas dan rasa hormat terhadap figur otoritas
- Preferensi untuk kolektivisme dan komunitarianisme.
