JATIMTIMES- Pemerintah Kota Blitar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Priyo Suhartono, turut hadir dalam acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Govtech Indonesia yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Acara ini mengumpulkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang telah berhasil mencapai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023 dengan nilai sangat baik dan memuaskan.
Baca Juga : Puncak HUT ke-35 FIFGROUP: Tingkatkan Pemahaman Keselamatan Berkendara Lewat Cara Asyik
Priyo Suhartono menjelaskan bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo, aplikasi di kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah harus terpusat dalam satu portal. Hal ini penting mengingat jumlah aplikasi yang digunakan di berbagai kementerian bisa mencapai antara 400 hingga 3.000 aplikasi. Integrasi ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik.
"Presiden menekankan bahwa aplikasi lintas sektor dan lintas kementerian harus diintegrasikan dalam satu portal. Ini agar masyarakat dapat mengakses pelayanan publik dengan cepat, mudah, dan murah," ujar Priyo.
Priyo juga menambahkan bahwa kebijakan ini akan diimplementasikan di Kota Blitar. "Wali Kota Blitar memiliki komitmen yang sama dan telah diwujudkan dalam aplikasi Blitar in Hand. Namun demikian, kami bersama Diskominfotik Kota Blitar akan memetakan mana saja aplikasi yang dapat diintegrasikan," tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kota Blitar, Mujianto, juga memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan integrasi aplikasi di kota tersebut. Menurut Mujianto, upaya integrasi ini juga akan mengarah ke Mall Pelayanan Publik (MPP) digital yang dicanangkan oleh Kemenpan RB tahun lalu. Saat ini, Kota Blitar sedang fokus dalam pemenuhan indikator-indikator MPP digital.
"Di Kota Blitar, mungkin nanti arahnya ke MPP digital itu ya. Disamping mendukung MPP fisik yang tahun ini mungkin akan dilaunching," kata Mujianto. Ia menambahkan bahwa keberadaan MPP digital akan memperkuat fungsi MPP fisik yang sedang dibangun di Kota Blitar.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menyerahkan penghargaan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang berhasil meraih indeks SPBE 2023 dengan predikat memuaskan. Di Jawa Timur, dua pemerintah daerah yang menerima penghargaan tersebut adalah Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi.
Baca Juga : Bupati Jember Lepas Pemberangkatan Jemaah Calon Haji 2024
Acara SPBE Summit 2024 dan Peluncuran Govtech Indonesia ini merupakan momentum penting bagi Kota Blitar dan daerah lainnya untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik. Dengan integrasi aplikasi lintas sektor, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, Priyo Suhartono menegaskan pentingnya integrasi data dan aplikasi agar masyarakat tidak diribetkan oleh berbagai aplikasi yang berbeda. "Jika basis data aplikasi sama, ya harusnya itu saling terintegrasi. Sehingga masyarakat tidak diribetkan lagi, karena pelayanan publik itu sekarang harus cepat, murah, dan mudah," pungkasnya.
Melalui upaya ini, Kota Blitar berkomitmen untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Implementasi kebijakan integrasi aplikasi dan pembangunan MPP digital diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien dan terjangkau, sejalan dengan visi Pemerintah Pusat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
