JATIMTIMES - Kerja-kerja legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu kini dipersoalkan. Salah hal yang disorot yakni hasil adanya kunjungan kerja (kunker) maupun studi banding di beberapa kota oleh DPRD.
Pokja Peningkatan Status Kota Batu mempertanyakan bahwa hasil kunker itu tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat.
Baca Juga : Hadapi Dunia Kerja, Anggota DPRD Jatim Dorong Pelajar SMK Asah Soft Skill
Ketua Pokja Peningkatan Status Kota Batu Andrek Prana menilai kinerja DPRD Kota Batu kurang maksimal. Dalam hal mencari penyelesaian masalah di Kota Wisata Batu salah satunya, belum ada pendiskusian yang dalam dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa bermanfaat lebih jauh.
"Hasil kunjungan kerja seharusnya bisa disampaikan ke warga, bahkan bisa didiskusikan. Sehingga warga menilai kunjungan kerja itu bermanfaat buat warga dan Kota Batu," ujar Andrek, Minggu (19/5/2024).
Andrek mencontohkan pengelolaan sampah, pertanian, dan pariwisata yang berkaitan dengan Kota Batu bisa dikritisi oleh DPRD. Kritik yang dilakukan dengan mengaku hasil kunker yang dilakukan di daerah lain yang memiliki program atau kebijakan yang tepat sasaran.
Menurut dia, dengan kunker, dewan bisa mendapatkan masukan untuk perbandingan bagaimana kebijakan di Kota Batu. Yakni penilaian apakah sudah lebih baik atau belum.
"Namun sampai sekarang sejumlah problem di Kota Batu belum tuntas. Ini karena lemahnya fungsi DPRD dalam mengkritisi kebijakan eksekutif," terangnya.
Bagi Andrek, seharusnya DPRD dapat menyesuaikan kunker dengan masalah yang ada. "Misalnya kunker soal tata kota dan penerangan kota bisa ke Kota Madiun. Soal pengelolaan sampah ke Banyumas, Jateng," ucapnya.
Baca Juga : Tingkatkan Efektivitas Penggunaan Biaya Operasional, BPJS Ketenagakerjaan Terima Penghargaan Grab
Ia mendorong agar legislatif bersikap kritis sebagai pelaksanaan tugas mengkritisi kebijakan eksekutif. Harapannya dapat membangun ke arah yang lebih baik.
Selama ini Andrek mengaku tidak pernah mendengar DPRD mengkritisi program OPD yang kesannya hanya seremonial dan tidak ada tindak lanjut yang konkret. Untuk itu, kepada dewan terpilih yang akan bertugas Oktober nanti, salah satu pejuang Kota Batu ini berpesan agar konsisten dengan fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi.
Masih kata Andrek, DPRD harus pula didorong menyampaikan hasil kunker ke elemen RT RW atau tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, mereka bisa dilibatkan untuk membahas soal hasil kunker.
"Atas minimnya sosialisasi tersebut saya menyayangkan kunker yang memakan biaya besar tapi hasilnya tidak diketahui warga. Padahal hasilnya kalau disosialisasikan, apalagi didiskusikan, bakal jadi kemajuan buat kota dan warganya," pungkas dia.
