JATIMTIMES- Keputusan politik tak pernah datang tanpa risiko, terutama dalam ranah partai politik yang memiliki sejarah panjang dan kompleks.
Membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Blitar, tiga figur yang mencuat sebagai bakal calon wali kota, yakni M Trijanto, Suharyono, dan M Tobroni, telah menarik perhatian dengan langkahnya mendaftar sebagai calon kepala daerah di dua partai politik besar, yakni PDIP dan PKB.
Baca Juga : Mundur dari Pencalonan Wali Kota Blitar, Santoso Siap All Out Dukung Calon yang Diusung PDIP
Menariknya, M Trijanto, yang dikenal sebagai tokoh antikorupsi dengan reputasi yang solid, telah mengambil langkah tersebut dengan keyakinan.
"Hampir semua partai politik memiliki landasan ideologi yang sama, yakni Pancasila dan UUD 1945. Namun, PDIP dan PKB memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan gerakan reformasi tahun 1998," ungkap Trijanto.
Ini menunjukkan bahwa langkahnya bukan semata-mata impulsif, tetapi di dalamnya terdapat pertimbangan strategis yang matang.
Langkah serupa juga diambil oleh Suharyono, mantan kepala dinas PU Kota Blitar, dan M Tobroni, seorang pengusaha yang kini menjabat sebagai direktur Restu Group. Bagi Suharyono, keputusan untuk mendaftar di PKB setelah sebelumnya mendaftar di PDIP adalah tentang mencari peluang terbaik.
"Ini kan pendaftaran (cakada) di partai kan sama buka. Nah, saya ingin agar orang-orang yang punya kompetensi untuk calon kepala daerah itu agar daftar. Oleh karena itu, saya juga daftar di PKB. Karena di PKB ada kesempatan," paparnya.
Namun, langkah-langkah ini juga memunculkan pertanyaan, apakah mendaftar di dua partai politik sekaligus akan memperbesar atau memperkecil peluang mereka dalam proses seleksi? Menanggapi hal ini, Trijanto yakin bahwa di balik layar, terjadi komunikasi antara elit partai untuk mencari jalan keluar.
"Di antara dua elite partai pasti ada komunikasi. Dan saya tidak sendirian, itu pasti. Karena kasusnya cakada yang daftar ke PDIP dan PKB ada banyak juga," tegasnya.
Ketua DPC PKB Kota Blitar, Yasin Hermanto, memberikan pandangan yang cukup menggambarkan bahwa langkah mereka ini memang sebuah strategi.
"Betul Mas Trijanto, Pak Suhayono dan Kak Toni itu daftar di PDIP dan PKB, dan ini merupakan usaha cari peluang, jadi tidak hanya satu. Barangkali di sana tidak dapat rekom, di PKB bisa dapat jalan keluarnya (rekom)," jelas Yasin.
Namun, meskipun strategi ini terkesan cerdas, keputusan akhir tetap berada di tangan pusat partai. Sebuah langkah politik yang berani, namun juga membawa risiko. Namun, bagi mereka, ini adalah langkah yang diyakini akan membuka peluang terbaik dalam perhelatan politik mendatang di Kota Blitar.
Fenomena langkah politik yang diambil oleh M Trijanto, Suharyono, dan M Tobroni dalam mendaftar sebagai bakal calon wali kota di dua partai politik besar, PDIP dan PKB, tidak luput dari sorotan pengamat politik dan sosiolog dari Universitas Islam Blitar (Unisba) Blitar, Novi Catur Muspita. Menurut Novi, langkah ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks dan strategi yang cerdas dalam menghadapi kontestasi politik lokal.
Menurut Novi, langkah ini menunjukkan bahwa aktor politik lokal semakin cerdas dalam memanfaatkan dinamika partai politik untuk memperoleh peluang terbaik dalam kompetisi politik.
"Pendaftaran di dua partai politik sekaligus adalah strategi yang cerdas untuk mencari celah terbaik dalam proses seleksi dan perolehan rekomendasi," ungkap Novi pada Senin (13/5/2024).
Baca Juga : Ketua Tim Penjaringan DPC PPP: Hari Ini Bagi-bagi Beras Tidak Mendidik!
Dalam pandangan Novi, langkah ini juga mencerminkan semakin meleburnya batas-batas ideologi partai politik dalam konteks politik lokal.
"Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan ideologi yang dipegang, namun dalam praktiknya, partai politik cenderung memiliki kepentingan pragmatis dalam memperoleh kekuasaan. Dan itu saya kira sah-sah saja dalam teori politik, karena secara teori, politik itu merupakan cara untuk mendapatkan kekuasaan," tambahnya.
Sebagai informasi, dari 9 kandidat yang mengambil formulir pendaftaran calon kepala daerah di DPC PDIP Kota Blitar, hanya satu yang tidak mengembalikan formulir, yakni Santoso. Sukardji, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDIP Kota Blitar, mengkonfirmasi bahwa delapan kandidat lainnya telah mengembalikan formulir pendaftaran.
Delapan kandidat telah menyelesaikan proses pengembalian formulir pendaftaran di DPC PDIP Kota Blitar. Mereka adalah Bambang Rianto atau Bambang Kawit, Yudi Meira, M Trijanto, Himawan Purbo, Sugeng Praptono, Suharyono, Dedik Hendarwanto, dan Tobroni. Dengan langkah ini, mereka secara resmi menjadi bagian dari proses penjaringan calon kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Kota Blitar.
"Hasil penjaringan ini akan kami laporkan ke DPP PDIP paling lambat 31 Mei 2024," kata Sukardji pada Senin (13/5/2024).
Sama seperti PDI Perjuangan, pendaftaran calon kandidat wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada 2024 di Blitar telah resmi ditutup oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Blitar pada 12 Mei 2024 pukul 00.00 WIB, Minggu malam.
Antusiasme masyarakat terhadap proses pendaftaran tersebut terlihat dengan jelas, di mana tujuh tokoh telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dengan penutupan pendaftaran Cakada di DPC PKB Kota Blitar, kini tahapan berikutnya dalam proses pemilihan telah dijalankan. Tujuh tokoh yang daftar di DPC PKB Kota Blitar adalah nama-nama yang sudah dikenal di kalangan masyarakat, seperti M. Trijanto, Suharyono, Sulin, Galuh-Mashudi, Yasin Hermanto, M. Tobroni, dan M. Zainul Ichwan.
Setelah tahap pendaftaran usai, perhatian kemudian beralih pada proses selanjutnya yang akan menentukan arah perhelatan Pilkada 2024 di Blitar. Salah satu tahapan penting yang akan dilalui oleh para calon adalah pendaftaran secara online melalui platform resmi partai, Sicakada. Proses ini akan memungkinkan para calon untuk menyampaikan secara rinci visi, misi, dan program kerja yang mereka usung kepada publik secara lebih luas.
Namun, proses pendaftaran online tidak berdiri sendiri. Tim dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB juga turut serta dalam mengawal jalannya proses ini. Mereka akan terlibat langsung dalam melakukan survei terhadap setiap calon, menggali lebih dalam tentang latar belakang, kapasitas, dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat.
"Setelah ini para bakal calon kepala daerah akan langsung kita daftarkan secara online melalui Sicakada. Setelah itu dari DPP akan melihat dan memanggil beliau-beliau yang sudah didaftarkan ini, sekaligus juga akan diturunkan tim survey dari DPP dan DPW untuk melihat elektabilitas dan kapabilitas dari masing-masing calon,” terang Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kota Blitar, Abdul Madjid.
