JATIMTIMES - Jurnal scopus Q1 berjudul "Justice and Critical Mineral Development in Indonesia and Across ASEAN" dibahas di Singapura. Jurnal ini dipublikasikan oleh Associate Professor Bidang Konstitusi Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (UB) Indah Dwi Qurbani pada jurnal The Extractive Industries and Society Volume 8, Issue 1, March 2021.
Jurnal Scopus Q1 SJR 0,9 tersebut dibahas dalam acara yang digelar oleh Asia Research Institute, National University of Singapura (NUS). Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari NUS Presidential Young Professorship Whitespace Grant dalam proyek penelitian dengan judul Critical Minerals in Context: Investment, Entrepreneurialsm, and Techno-diplomacy in Malaysia, Australia and USA.
Baca Juga : Komitmen Wujudkan Reputasi Internasional, Rektor UIN Maliki Malang Hadiri Undangan USAID
Indah menyampaikan, bahwa kegiatan workshop internasional ini melibatkan 23 orang. Terdiri dari Professor, Associate Professor, Dosen, Peneliti, dan mahasiswa PhD dari USA, Australia, Singapura, Indonesia, India, China, Perancis dan Thailand.
"Lokakarya ini akan memberikan kontribusi pada penelitian baru mengenai perubahan hubungan antara kerja sumber daya dan kerja pengetahuan. Sertai tentang pergeseran temporalitas serta imajinasi teknologi yang membuat banyak orang yang bekerja pada bidang ini mengalami kehidupan ekonomi dan risiko lingkungan," ungkap Indah, Rabu (8/5/2024).
Selain itu, pertemuan ini juga menawarkan ruang untuk mengkaji bagaimana keterlibatan bersama terkait dengan proyek-proyek ekstraktif yang kompleks.
"Serta teknologi-teknologi baru yang menghasilkan bentuk-bentuk antisipasi dan hubungan afektif baru," kata Indah yang merupakan Ketua Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi.
Untuk diketahui, pada tahun 2014 Indah Dwi Qurbani juga menjadi peserta dalam The International Mining for Development Centre (IM4DC) Mineral Policy and Economics short course dengan sponsor penuh dari IM4DC.
Mineral Policy and Economics short course ini diikuti oleh 20 orang dari 20 negara yang lolos seleksi dengan kriteria personel tingkat menengah hingga senior di pemerintahan, organisasi masyarakat sipil serta universitas yang terlibat dalam analisis, perancangan dan implementasi kebijakan sektor sumber daya alam.
Kegiatan ini dilaksanakan di University of Western Australia (UWA), Perth, pusat pertambangan regional, Kalgoorlie, Western Australia, lokasi tambang dan otoritas pemerintah daerah Australia dan di Queensland University, Brisbane Australia.
Baca Juga : Heboh, ASI Diolah Jadi Bubuk Tuai Kritikan Ahli Gizi
Selanjutnya, di tahun 2018, Indah mendirikan pusat kajian hukum pertambangan dan hukum energi FH UB dan menjadi ketua sampai saat ini. Kerja sama yang pernah dilakukan oleh Pusat Kajian Hukum Pertambangan dan Hukum Energi FH UB yakni dengan Center of Energy, Mining and Economic Policy Dundee, United Kingdom, SKK Migas, Exxon Mobil, dan PT. Pertamina serta melakukan visiting professor dan visiting praktisi dengan Universitas, Kementerian ESDM RI serta NGO bidang pertambangan dan energi.
Selain itu, penelitian skripsi Indah juga mengangkat tentang proses terbentuknya Undang-Undang Migas dalam prespektif politik demokratis. Lalu, penelitian tesis tentang politik hukum konsep hak menguasai negara dalam pengelolaan migas.
Selanjutnya, untuk disertasi tentang perimbangan keuangan dana bagi hasil migas yang dilanjutkan dengan menyusun buku Hukum Migas, Book Chapter Paradigma CSR sektor pertambangan di Indonesia.
Lebih lanjut, Indah juga mendapatkan dana matching fund tahun 2022 untuk pendampingan pemberdayaan desa peduli gambut. Hibah inovasi UB tahun 2023 tentang Carbon Capture pada Industri Hulu Migas, serta join research FH UB tahun 2024 tentang Mineral Kritis di Indonesia.
