JATIMTIMES - Unggul Nugroho hingga hari ini, Kamis (2/5/2024) masih menjadi kader dari Partai Gerindra. Meski demikian, Unggul memilih untuk mendaftar sebagai bakal calon (bacalon) bupati Malang melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Malang menyebut keputusan Unggul tersebut sejatinya menyalahi aturan organisasi Partai Gerindra. Sebab, Unggul sampai saat ini masih menjadi kader Partai Gerindra.
Baca Juga : Daftar Tarif Tol Trans Jawa Selama Mudik Lebaran 2024
Status Unggul yang masih menjadi kader Partai Gerindra tersebut, disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Malang Chusni Mubarok saat dikonfirmasi, Kamis (2/5/2024). "Tidak ada pengunduran diri (dari Unggul kepada Partai Gerindra) sampai saat ini," ucap Chusni.
Lantas apa yang mendasari Unggul nekat mendaftar sebagai bacalon bupati Malang ke PKB? Secara umum, Unggul beranggapan keputusannya tersebut dilatarbelakangi karena PKB memiliki visi yang sama dengan dirinya. Yakni ingin memperbaiki Kabupaten Malang ke arah yang lebih baik.
"Ya karena PKB saya kira punya visi yang sama dengan kita, ingin memperbaiki Kabupaten Malang. Kami ingin merangkul seluruh komponen yang ada di Kabupaten Malang. (Tujuannya) untuk bareng-bareng bagaimana supaya Kabupaten Malang ini lebih baik," ujar Unggul.
Beberapa sektor yang diakui Unggul ingin dia perbaiki dengan mendaftar bacalon bupati Malang ke PKB tersebut, diantaranya sektor infrastruktur di Kabupaten Malang. "Susah kita, jarene makmur tapi dalane ajur. Jarene makmur tapi biaya pendidikan duwur, kan repot (katanya makmur tapi jalannya rusak. Katanya makmur tapi biaya pendidikan mahal)," beber Unggul.
Perbaikan pada sektor infrastruktur dan pendidikan itulah yang diantaranya juga diakui Unggul ditawarkan kepada PKB saat dirinya mendaftar sebagai bacalon bupati Malang. "Kemudian kesehatan juga sampai berhenti PBID (Penerima Bantuan Iuran Daerah). Ini yang juga ingin kita perbaiki," imbuhnya.
Selain sektor infrastruktur hingga kesehatan, Unggul juga menyoroti beberapa pelayanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Unggul beranggapan, pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Malang memakan waktu yang lama.
Selain itu, Unggul juga menyoroti mobil dinas yang menurutnya sangat mewah, hingga rumah dinas yang menurutnya terus diperbaiki. Baginya itu tidak memperhatikan etika. "Saya kira itu kurang pas untuk ada di Kabupaten Malang. Saya yakin teman-teman di PKB dan segenap komponen yang ada di Kabupaten Malang ingin itu diperbaiki menjadi lebih baik, yang lebih pro rakyat," ujarnya.
Baca Juga : Hardiknas, Pemkab Tulungagung Gelar Pameran Pendidikan
Unggul menegaskan, langkah dirinya ingin memperbaiki Kabupaten Malang tersebut dengan cara mendaftar sebagai bacalon bupati Malang ke PKB. "Kita nggak daftar N2 (bacalon wakil bupati Malang), kita daftar N1 (bacalon bupati Malang). Saya sampaikan, bahwa kita di sini tidak ingin jadi wakil," tegasnya.
Meski terkesan optimis, namun Unggul mengaku akan tetap menghormati apa yang menjadi keputusan dari PKB. Termasuk siapa nantinya yang akan didapuk sebagai bacalon wakil bupati Malang, bilamana memang menjadi keputusan dari PKB.
"Ya itu nanti saja, nanti kita manut (mengikuti) gimana Pak Kholiq (Ketua DPC PKB Kabupaten Malang). Nanti kita ngobrol dengan teman-teman partai (selain PKB). Tapi, nanti, itu masih terlalu dini untuk dibicarakan sekarang," pungkas Unggul.
Sebagaimana diberitakan, Unggul mendatangi Kantor DPC PKB Kabupaten Malang untuk mendaftar bacalon bupati Malang pada Rabu (1/5/2024). Saat itu, berkas pendaftaran yang diajukan oleh politisi yang kini juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang ini, diterima langsung oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Malang HM Kholiq.
