JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tengah membahas rencana implementasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di tingkat desa/kelurahan. Rencana tersebut digagas agar pelaksanaan program Germas bisa dilakukan secara utuh dan menyeluruh di masyarakat.
Hal ini dibahas dalam Rakor Program Promosi Kesehatan (Promkes) dan Pemberdayaan Masyarakat Forum Germas Provinsi Jatim Tahun 2024 yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (20/3/2024). Ketua Tim Kerja Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim Malik Afif menjelaskan, pada dasarnya, semua program Germas di Pemprov Jatim sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator yang ada.
Baca Juga : Daftar 6 Desa Nominator Juara Lomba Desa/Kelurahan 2024, Bakal Berebut Total Hadiah Rp 500 Juta
"Cuma memang kita masih punya pekerjaan dan tantangan, supaya Germas ini bisa benar-benar dilaksanakan oleh masyarakat secara utuh,” tutur Malik, di sela-sela rapat tersebut.
Agar Germas ini dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh di masyarakat, lanjut Malik, maka dalam Rakor Germas ini juga dibahas inisiasi pembentukan desa dan kelurahan Germas. Dengan demikian desa atau kelurahan Germas itulah yang akan melaksanakan implementasi Germas di Provinsi Jatim.
“Kan tadi kita menginisiasi desa dan kelurahan untuk pelaksanaan Germas, tentu pelaksanaannya di Posyandu, sehingga dari desa dan kelurahan turun ke Posyandu. Nah, sekarang Posyandu kita itu sudah terintegrasi layanan primer, yang melayani semua siklus hidup dari bayi, anak, ibu hamil, remaja sampai lansia, itu semua dilayani di Posyandu dan merekalah nanti yang akan melaksanakan program Germas. Apalagi Jumlah Posyandu sekarang tercatat ada 47.134 di Provinsi Jawa Timur,” terangnya.
Terkait fokus pelaksanaan Germas, Malik menyebutkan, sesuai dengan ruh atau konsep Germas dari awal supaya diharapkan bisa dilaksanakan di internal pemerintahan Provinsi Jatim terlebih dahulu. Namun, juga melibatkan semua anggota Pokja Germas di masing-masing OPD, terutama para ASN di Provinsi Jawa Timur, supaya dapat memberikan contoh kepada masyarakat dengan menerapkan perilaku hidup sehat di masing-masing OPD-nya.
“Kedua, fokus kita dalam agenda rapat ini adalah memperbaiki Peraturan Gubernur tentang Germas, sehingga pelaksanaan Germas nanti bisa lebih aktual sesuai dengan perkembangan terkini. Apalagi nanti anggota Pokja Germas juga kita update, mungkin ada beberapa yang belum masuk itu juga akan kita tambahkan dalam Pokja,” sebut Malik.
“Ketiga, kita juga fokus akan mengenalkan inisiasi desa dan kelurahan Germas. Supaya nanti selain Germas diterapkan di masing-masing OPD di Provinsi Jawa Timur, harapan kami masing-masing OPD juga secara berjenjang akan mendorong penerapan Germasnya bisa sampai di level desa dan kelurahan,” sambung Malik.
Malik mengatakan, Dinkes Jatim akan banyak memandu kegiatan Germas yang dikoordinatori oleh Bappeda Jatim. Sehingga ke depan, Ia berharap, melalui Germas ini kesehatan masyarakat bisa dijaga dan penyakit bisa lebih banyak dicegah.
“Dan dalam pencegahan ini tentu kami tidak bisa sendirian, perlu peran dari sektor-sektor lain yang terkait. Ke depan, harapan saya komitmen kita sama ya, semua yang termasuk dalam Pokja Germas ini punya komitmen sama supaya Germas ini diterapkan di wilayah provinsi Jawa Timur sampai ke level masyarakat. Selain komitmen, kami juga berharap semua hal itu bisa terus dikomunikasikan dan dikoordinasikan oleh Pokja-Pokja Germas. Tantangan-tantangan yang ada di masing-masing bidang dan cluster Germas itu bisa terus dikomunikasikan,” ujarnya.
Baca Juga : DPRD Jatim Dukung Pembangunan MRT di Surabaya, Ini Alasannya
Sementara itu, Perencana Ahli Madya Bappeda Jatim Judi Aquarianto menyampaikan, bahwa sebagai refleksi pelaksanaan Germas tahun 2017-2023, berdasarkan hasil studi Bappenas diketahui bahwa Germas masih terkesan sebagai program pemerintah di sektor kesehatan saja, belum menjadi budaya di masyarakat.
“Positioning dan tata kelola Germas belum terdefinisikan sempurna, keterlibatan sektor non-pemerintah masih rendah, kegiatan Germas perlu definisi operasinonal dan target, Germas di daerah belum optimal termasuk dalam pelaporannya, serta mekanisme monev dan penilaian realisasi daerah belum optimal,” tutur Judi.
Oleh karena itu, Judi mengatakan, perlu upaya penguatan Germas. Di antarantanya dengan, pembudayaan Germas di masyarakat melalui sosialisasi, komunikasi interpersonal, untuk mendorong perubahan perilaku, dukungan perencanaan dan penganggaraan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Germas, serta penguatan komitmen Pimpinan/Kepala Daerah agar pelaksanaan dapat sistematis dan berkelanjutan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Bappenas Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Germas, bahwa penyelenggara jaminan sosial kesehatan, dan pemerintah daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran.
"Dengan demikian dalam pelaksanaan Germas pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Germas di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan,” jelas Judi.
