JATIMTIMES - Sejumlah persoalan di sektor pengembangan perumahan dan kawasan permukiman masih menjadi catatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim). Hal ini dibahas dalam kegiatan bertema ‘Evaluasi dan Percepatan Pencapaian Target RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024 di Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman’.
Kepala Biro (Kabiro) Administrasi Pembangunan Setdaprov Jatim Sigit Panoentoen menyebut, persoalan buang air besar (BAB) sembarangan masih jadi perhatian untuk dituntaskan. Kondisi tersebut masih terjadi di Jatim, karena itu harus dipacu untuk mencapai target yang ditentukan.
Baca Juga : Sosok Aden Wong, WN Singapura Diduga Selingkuh dengan Pedangdut Tisya Erni
“Terkait dengan buang air besar sembarangan atau BABS. Kita masih ada 1,46 persen, meski sudah di bawah rata-rata nasional tapi ini masih belum tuntas. Sehingga ada beberapa kabupaten /kota yang perlu kita pacu supaya 2024 sebagaimana target nasional bisa mewujudkan nol,” ujar Sigit, di sela kegiatan yang berlangsung di Surabaya itu.
Selain itu, ada beberapa indikator lain di sektor pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang juga perlu dipacu. Di antaranya adalah mengenai rumah layak huni dan akses terhadap air minum bersih.
“Ada beberapa indikator yang juga perlu didorong, adalah indikator terkait dengan rumah layak huni. Ini realisasinya 70,74 persen dan target 74 persen. Kemudian indikator akses air minum layak, ini capaian 96,01 persen dari target 98,94 persen,” sambung Sigit.
Paparan Sigit tersebut disampaikan di sela kegiatan Kick Off Meeting Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, di Surabaya. Kegiatan ini berlangsung dua hari, yakni pada Kamis dan Jumat, 7-8 Maret 2024.
Lebih lanjut, Sigit mengimbau, supaya terus dilakukan penguatan kelembagaan Pokja PKP baik provinsi maupun Kabupaten/Kota, dan berkomitmen bersama untuk memenuhi target, permasalahan, dalam menemukan desain solusinya dengan baik.
“Terus mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan kawasan, permukiman, perencanaan partisipatif, dan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan di daerah yang bisa membuka ruang sharing pendanaan bagi masyarakat,” imbaunya.
Melalui pertemuan ini, Sigit berharap, dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dan evaluasi yang menjadi kebijakan bersama untuk menyelesaikan target 2024. “Sekaligus merencanakan rencana jangka panjang kita yang menuju 2045 Indonesia emas,” harap Sigit.
Baca Juga : Dinas PU Bina Marga Kabupaten Malang Tuntaskan Penanganan Jalan Sepanjang 420 Kilometer
Sigit menegaskan, pertemuan kick off meeting ini adalah agenda penting karena tahun 2024 merupakan periode tahap perencanaan baik tahun 2025 maupun lima tahun ke depan yakni RPJMD.
“Oleh karena itu di dalam perencanaanya tentu target-target yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat ini peran kita ada di sana. Agregat target antara pemerintah pusat dan daerah itu ada, sehingga kita harus mengonsolidasikan target provinsi maupun di kabupaten/kota,” terangnya.
Memahami konsepsi pembangunan daerah, menurut Sigit, merupakan perwujudan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
“Saya kira kita sudah diberi kewenangan untuk mengurus urusan kita, tapi jangan lupa bahwa kita ini menjadi bagian dari pembangunan nasional,” tandasnya.
