JATIMTIMES - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Malang (IKA Unisma) menyatakan sikap terkait dinamika politik yang saat ini berkembang dalam Pemilu Presiden 2024.
IKA Unisma melihat, terjadi pelanggaran terhadap prinsip adil, jujur dan rahasia yang itu justru dilakukan oleh pemerintahan saat ini melalui sosok presiden.
Baca Juga : Tahun Baru Imlek 2024, Nikmati Sushi Naga dengan Suasana Jepang Cukup ke Kota Batu
Ketua IKA Unisma, Muhammad Nuruddin menyayangkan atas apa yang terjadi. Batasan yang harusnya dijalankan sebagai seorang kepala negara menurutnya telah kabur. Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan, menurutnya presiden haruslah netral.
Tetapi faktanya, Jokowi sebagai representasi negara justru hadir di banyak tempat, yang mana tempat tersebut perolehan suara pada calon nomor 2 tidak signifikan mencapai 50 persen.
Dari situ, kemudian presiden Jokowi itu mendatangi daerah-daerah tersebut dengan memanfaatkan politisasi bantuan sosial. Dan yang lebih disayangkan, dalam kegiatan-kegiatan tersebut, presiden tidak mengambil cuti. Terlebih kian masif sosoknya sebagai presiden menjalankan strategi politiknya yang itu terpampang di berbagai media.
"Itu yang kita sayang kan. Karena dia sebagai kepala pemerintahan yang harusnya jujur yang harusnya netral, tidak memegang prinsip-prinsip yaitu sebagai kepala negara yang dia harus memastikan fungsi dari penyelenggaraan pemerintah baik eksekutif, yudikatif dan legislatif untuk keutuhan negara," katanya.
Lebih lanjut Gus Din menjelaskan, bahwa hal ini seharusnya tidaklah elegan. Hal ini menurutnya akan mematikan kontestasi pemilihan. Pemilu ini bukan hanya sekedar dalam pergantian kepemimpinan nasional, namun juga soal demokrasi.
Maka dari itu, dalam hal demokrasi ini, dijelaskan Gus Din sapaan akrabnya, proses penyelenggaraan pemerintah, kepanitiaan penyelenggara harus dipastikan dapat jujur atau netral. Bilamana terdapat sebuah kejanggalan, maka harus berani melakukan intervensi terhadap pemerintah atau aparat pemerintah yang melakukan proses keterpihakan kepada salah satu paslon.
"Tapi semuanya itu tidak dilakukan (oleh presiden). Dengan proses demokrasi ini, saya pikir ini bukan demokrasi dalam pengertian yang dimaknai oleh masyarakat," paparnya.
Dalam perjalanan selama ini, presiden berpegangan pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 299, disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk kampanye. Namun menurut Gus Din, hal ini adalah terkait petitum yang lebih tinggi, yakni soal etika dan moralitas politik.
Rektor Unisma, Prof Dr H Maskuri MSi menambahkan, bahwa pihaknya telah meminta agar civitas akademika Unisma turut mengawal jalannya demokrasi dengan pemilu yang jujur dan adil. Dia berharap pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
"Semua bagian dari kita, tidak hanya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu saja, tetapi seluruh masyarakat harus mengambil bagian terutama di lingkungan Unisma untuk mengawasi kondisi," ungkap Maskuri saat diwawancarai.
Atas dinamika yang terjadi ini, maka IKA Unisma memandang bahwa saat ini demokrasi telah mati. Para alumni Unisma yang tergabung dalam IKA Unisma kemudian sepakat untuk menyatakan pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap IKA Unisma:
"Matinya Demokrasi: Presiden Harus Sadar Diri"
Situasi demokrasi di Indonesia kian hari kian memprihatinkan. Perhelatan demokrasi dalam wujud pemilihan umum Presiden tidak ubahnya panggung sandiwara yang mempertontonkan arogansi Presiden. Pemilihan umum yang harusnya dijalankan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan direkayasa sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan dan dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak mendewa- sakan dalam berdemokrasi.
Kondisi darurat ini tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. IKA-Unisma sebagai bagian dari masyarakat sipil sangat prihatin dan menyayangkan adanya upaya mematikan demokrasi dan upaya mencederai Pemilu.
Atas dasar itulah IKA-UNISMA menyatakan sikap sebagai berikut:
Baca Juga : UB Bergerak, Bakal Nyatakan Sikap Ancaman Demokrasi Jelang Pemilu 2024
1. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar Demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan Oligarki dan Dinasti;
2. Mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan rahasia serta bebas dari praktik dan perilaku koruptif;
3. Mendesak dan meminta Presiden sebagai penyelenggara tata kelola p merintah bersikap netral atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024;
4. Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan R publik Indonesia;
5. Mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia.
