JATIMTIMES - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memuji langkah Mahfud Md yang berencana mundur sebagai Menko Polhukam. Hasto menilai, langkah mundur yang diambil Mahfud sudah bijak.
"Keputusan diambil dengan bijak, diambil dengan niat baik dan itulah yang telah dilakukan oleh Prof Mahfud Md," kata Hasto saat jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Baca Juga : Polres Malang Tancap Gas Tangani Kasus Pembakaran Bendera PDIP, Segera Gelar Perkara
Hasto lalu berharap langkah mundur cawapres dari Ganjar Pranowo itu diikuti pasangan calon lainnya yang masih menjabat sebagai pejabat negara. Hasto kemudian menyebut nama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
“Semoga keteladanan integritas dari Prof Mahfud Md ini dapat menular, termasuk ke Pak Prabowo sehingga (mundur)," ujar Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.
Hasto lalu menyinggung soal sikap Mahfud yang menurutnya gentleman. "Ya meskipun anggaran di sana besar sekali, sehingga rasanya kalau (Prabowo) mundur dengan anggaran sebesar itu sayang. Tapi ini merupakan sikap (Mahfud) yang gentleman," jelasnya.
Hasto menyebut Mahfud tidak menggunakan fasilitas di Kemenko Polhukam untuk berkampanye. Dia juga mengungkit pernyataan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden boleh berkampanye.
"Ternyata pada akhirnya dihadapkan pada suatu peristiwa penting ketika tanggal 24 Januari 2024, di hadapan jajaran TNI, Pak Jokowi menyatakan sebagai pejabat publik, sebagai tokoh politik, itu boleh berpihak, boleh berkampanye," ucapnya.
“Inilah yang kemudian membawa demokrasi Indonesia pada titik yang sangat kritis, yang mendorong para guru bangsa untuk turun gunung, dan para kelompok-kelompok pro demokrasi. Bahkan civitas UGM menyampaikan sikapnya di tempat yang sangat keramat, tempat yang sangat penting dan menjadi simbol dari UGM, yaitu Balairung," lanjutnya.
Ia pun menduga mundurnya Mahfud bagian dari kekecewaan terhadap proses hukum. Salah satunya praperadilan mantan Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej.
Baca Juga : Ganjar Bicara Pengganti Mahfud sebagai Menko Polhukam, Singgung Pilpres 2019
"Kami mendapatkan kabar bahwa berbagai upaya-upaya pemberantasan korupsi terkait dengan kasus yang terakhir tentang menangnya di praperadilan dari Wamenkumham itu disinyalir terkait dengan lobi-lobi yang dilakukan di MK, untuk memanipulasi hukum di MK," ungkapnya.
"Pemunduran Prof Mahfud adalah seruan moral agar 13 hari ke depan itu betul-betul dapat ditegakkan etika norma dan pranata politik yang baik," imbuhnya.
Seperti yang sudah diketahui, Mahfud Md sebelumnya telah menegaskan rencananya untuk mundur dari kursi Menko Polhukam. Mahfud mengaku hendak berpamitan secara baik-baik ke Presiden Jokowi.
"Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu (31/1/2024).
“Saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau (Presiden) dan saya akan melaporkan saya sudah selesai," sambungnya.
