JATIMTIMES - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko memberikan penjelasan mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh kampanye dan memihak. Moeldoko menjelaskan, Jokowi bicara bukan dalam konteks menyiapkan diri untuk kampanye, melainkan menjawab situasi yang berkembang.
"Konteks yang disampaikan presiden itu bukan semerta-merta presiden akan menyiapkan diri untuk kampanye. Tapi ini sebuah kondisi yang menjawab situasi yang berkembang. Ini dipahami seperti itu konteksnya," kata Moeldoko melalui rekaman suara yang dibagikan kepada wartawan, Jumat (26/1/2024).
Baca Juga : Timnas Masuk 16 Besar Piala Asia, Jokowi: Ini Sejarah
Moeldoko menambahkan, Jokowi dalam pernyataannya itu sekaligus memberikan pemahaman kepada publik. Ia pun menekankan semua apa yang disampaikan Jokowi sudah ada aturannya.
"Sekaligus memberikan pemahaman bagi kita semua bahwa jangan nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, kan UU yang kita pegang, standar perangkat kita dari undang-undang, jangan dari perasaan, jangan dari asumsi, jangan dari macem-macem," ujarnya.
"Sebagai figur yang memiliki jabatan politik tentu hal-hal politiknya juga melekat nah itu diatur dalam UU pemilu, sangat jelas disebutkan di sana, presiden dan wapres, para menteri dan seluruh pejabat publik itu bisa memiliki hak untuk melakukan kampanye. Nah itu. Secara undang-undang seperti itu," lanjutnya.
Seperti yang sudah diketahui bersama, Jokowi sebelumnya mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak. "Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Baca Juga : Dikabarkan Mundur dari Menko Polhukam, Mensesneg: Kami Belum Menerima Surat Pengunduran Diri Prof Mahfud
Akan tetapi, Jokowi mengatakan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik. "Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," imbuhnya.
