JATIMTIMES - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang presiden, masih menjadi perbincangan hangat. Hingga Kamis (25/1/2024) pagi, kata kunci 'presiden boleh kampanye' masih menjadi trending dalam penelusuran Google.
Belakangan ini beredar video lama Jokowi yakni pada 1 November 2023 yang menyebut jika pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus netral dalam Pemilu 2024. Unggahan itu diposting oleh akun X @ARSIPAJA.
Baca Juga : Viral Narasi Ban Mobil Dinas Jokowi Bocor di Tengah Jalan, Begini Klarifikasi Istana
"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral," ungkap Jokowi saat melakukan groundbreaking pembangunan Bandar Udara Ibu Kota Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada 1 November 2023.
Dalam unggahan akun tersebut juga dibandingkan video dua bulan setelah pernyataan Jokowi itu disampaikan. Di mana mantan Wali Kota Solo itu menyebut jika Presiden boleh memihak dan kampanye.
Perbandingan video itu membuat akun tersebut menilai jika Jokowi diduga orang yang kontradiktif. Di mana orang tersebut menginginkan suatu hal tetapi melakukan hal yang berlawanan dengan yang ia katakan. "man of contradictions (pria kontradiksi)," tulis akun tersebut.
Meski tidak disebut secara langsung nama Jokowi, namun video yang disematkan dalam unggahan akun tersebut adalah perbandingan pernyataan Jokowi antara 1 November 2023 dengan 24 Januari 2024.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi di hadapan capres nomor urut 02 sekaligus Menhan RI Prabowo Subianto mengatakan jika seorang presiden boleh berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, Jokowi juga mengklaim jika presiden juga boleh memihak kepada calon tertentu dalam kontestasi pesta demokrasi.
Baca Juga : Viral Aksi Pria Mencuri Kucing Dimasukkan ke Dalam Jok Motor
Pernyataan Jokowi itu merespons pertanyaan dari media terkait menteri-menteri yang berasal dari bidang non politik malah aktif berkampanye pada saat ini. Menurut Jokowi, aktivitas yang dilakukan menteri-menteri dari bidang non politik itu merupakan hak demokrasi.
"Itu kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja," ujar Jokowi, melansir YouTube KompasTV, Rabu (24/1/2024).
"Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," imbuh Jokowi.
