JATIMTIMES - Jubir Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Amiruddin Al Rahab, mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut Presiden boleh kampanye dan memihak di Pemilu. Menurut Amir sikap Jokowi itu tidak patut secara politik.
"Sikap Presiden seperti itu dalam politik, sebagai analis politik, dalam politik disebut namanya politically incorrect. Kenapa? Sikap seperti itu bisa mencederai proses dari jalannya seluruh kepemiluan ini. Sebagai chief of executive, kepala pemerintahan, kepala negara kan presiden semestinya memberi contoh yang baik kepada semua aparatur negara. Dengan pernyataan seperti itu, dia tidak lagi menjadi contoh yang baik. Itu yang namanya kepatutan politik," kata Amir kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).
Baca Juga : Gelar Konsolidasi Lewat Long March dan Pawai Budaya, Ketua TKD Prabowo-Gibran Tegaskan Satu Putaran
Ia kemudian sangat menyayangkan pernyataan Jokowi tersebut disampaikan di depan Panglima TNI dan KSAD. Ia menilai, pernyataan tersebut berpotensi membuat keragu-raguan pada prajurit TNI di lapangan.
"Jadi sikap presiden yang disampaikan, apalagi sikap itu disampaikan di depan kalau kita lihat videonya di depan Panglima TNI dan KSAD dan Menhan yang juga ikut dalam Pilpres. Nah itu kan tidak patut diucapkan di depan Panglima dan KSAD. Kenapa? Panglima dan KSAD itu harus menunjukkan perilaku dan sikap yang tidak memihak kepada siapa pun. Kalau Panglima tertingginya bersikap seperti itu kan membuat ragu-ragu, anggota nanti di lapangan. Jadi meskipun boleh secara hukum tapi itu mesti ditimbang patut nggak dilakukan. Itu nggak patut," ujar Amir.
Ia lantas bertanya-tanya apakah Jokowi masuk dalam tim kampanye salah satu Capres. Jika memang Jokowi hendak berkampanye, Amir mengatakan mantan Gubernur DKI itu harus mengajukan cuti.
"Kalau kita bicara hukumnya, apakah presiden tercatat dalam daftar anggota tim kampanye dari salah satu Capres yang hari ini ada. Saya nggak tahu, apakah ada tercatat di KPU, karena semua yang juru kampanye harus tercatat di KPU. Untuk itu dia harus mengajukan cuti, itu perintah UU, harus cuti, Nah selama ini saya tidak pernah mendengar ada Presiden mengajukan cuti. Sehingga Wakil Presiden yang memegang tampu kekuasaan," ujar Amir.
Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
"Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh," ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1).
Baca Juga : Pj Wali Kota Malang Akui APK Berlebihan Bikin Estetika Kota Berkurang
Akan tetapi, Jokowi mengatakan yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara," ujar Jokowi.
"Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," imbuhnya.
