JATIMTIMES - Dinamika kebijakan pupuk, kapasitas produksi dan stok di tingkat distributor, gudang atau kios pengecer bersubsidi dan alternatif menjadi pokok permasalahan yang dibahas dalam Focused Group Discussion (FGD) “Ketersediaan Pupuk dan Produktivitas Pertanian”. Dilaksanakan oleh lembaga riset kebijakan publik Nagara Institute di Surabaya, Rabu(10/1/2024).
“Tujuan FGD ini adalah menyerap masukan tentang permasalahan ketersediaan pupuk dan menyusun formulasi kebijakan untuk perbaikannya,” ujar Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal, Rabu (10/1/2024).
Baca Juga : Kampanye di Banyuwangi, Gibran: Fitnah Tidak Perlu Dibalas
Akbar melanjutkan, isu pupuk menjadi sangat krusial karena beberapa alasan, yakni selalu berulangnya kasus kelangkaan pupuk yang dikeluhkan petani, kenaikan harga pangan akhir-akhir ini terutama beras, dan perkembangan kondisi pertanian dan pangan global yang ditandai dengan gangguan produksi pangan, restriksi ekspor dari negara-negara penghasil pangan. Selain itu subsidi pertanian terselubung negara-negara besar untuk melindungi petaninya.
FGD ini dihadiri pejabat pemerintah, pelaku pertanian dan industri penunjang pertanian, akademisi, serta komunitas yang relevan dengan isu pangan dan pertanian. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Sarmuji, dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Ali Jamil hadir sebagai perwakilan pemangku kepentingan dari sektor pemerintah.
Selain itu, mewakili kalangan pelaku usaha, akademisi, dan pengamat hadir Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Timur Ony Anwar, Senior Project Manager Advokasi Publik PT Pupuk Indonesia (Persero) Yana Nurahmad Haerudin, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Profesor Mangku Purnomo, dan pengamatan pertanian Khudori.
Dalam konteks ekonomi politik Indonesia, isu ini juga telah mengemuka pada debat calon presiden Pemilu 2024 perdana pada 12 Desember 2023 lalu. Oleh karena itu, imbuh Akbar, pemerintahan baru yang akan terbentuk pada 2024 mendatang harus memberi solusi atas permasalahan distribusi pupuk untuk mendukung kedaulatan pangan dan menjamin pencapaian Indonesia Emas 2045.
Selain itu, aspirasi bahwa kebijakan pupuk seharusnya tidak terpisah dari strategi besar penguatan pertanian dan kedaulatan pangan juga turut didiskusikan. "Diperlukan komitmen lebih dari pemerintah dalam menjaga dan meningkatkan kedaulatan pangan melalui penguatan fundamental sektor dari sisi kesejahteraan pelaku usaha tani dan keadilan alokasi sumber daya publik. Karena itu, kebijakan subsidi pupuk juga harus diikuti oleh penguatan input pertanian pangan lainnya. Juga diperlukan penguatan dalam produksi obat-obatan, alat, mesin pertanian, dan menjamin ketersediaan benih unggul dan lahan yang produktif,” lanjut Akbar menjelaskan.
Baca Juga : Mortir Aktif Berukuran 55 Sentimeter Ditemukan di Lokasi Pengerjaan JLS Kabupaten Blitar
Alokasi subsidi pupuk 2024 yang meningkat sebesar Rp 14 triliun merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan industri untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Akbar juga menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan pupuk pro-petani kecil yang tidak memberatkan keuangan negara maupun daerah merupakan hal yang perlu diperhatikan.
Sementara Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jatim Sumrambah mengusulkan peningkatan martabat para petani dengan tetap memelihara lingkungan. Caranya, ujar Wakil Bupati Jombang tersebut dengan mencabut subsidi pupuk bagi petani. Alasanya, pupuk kimia justru merusak unsur hara dalam tanah. Selain itu, masalah pupuk dari dulu tidak bisa diselesaikan dengan subsidi.
''Kami sudah sering diskusi soal pupuk, sehingga kami bersepakat agar pemerintah mencabut saja subsidi pupuk. Petani tidak butuh dikasihani. Justru mereka harus diyakinkan memiliki nilai lebih,'' katanya.
