JATIMTIMES - Viral di media sosial, visualisasi desain gedung DPRD Kota Batu yang batal dibangun kembali menjadi sorotan publik. Gambar yang beredar menampilkan rancangan gedung megah bergaya kolonial klasik Eropa dengan dominasi warna putih.
Unggahan foto di sosial media Instagram @skyscrapercity_kotabatu memperlihatkan setiap sudut rancangan gedung megah dilengkapi dengan tanaman dan tamannya. Ganbar itu juga diperjelas dengan keterangan “Approved masterplan”.
Baca Juga : Libur Panjang Mei, Kunjungan Wisatawan ke Kota Batu Diprediksi Tembus 560 Ribu
Unggahan ini langsung dibanjiri komentar warganet yang mempertanyakan urgensi pembangunan gedung baru bagi lembaga legislatif di Kota Batu. Sebagian besar menilai gedung DPRD yang saat ini digunakan masih layak, sementara anggaran seharusnya lebih diprioritaskan untuk pembenahan fasilitas umu⁵m yang dinilai lebih mendesak.
“Playground hutan kota sama alun-alun tolong dibenahi dulu, sekalian tambahin nursery room di dua tempat itu,” tulis salah satu warganet dalam kolom komentar tersebut.
Komentar serupa juga datang dari warga lain yang menilai banyak infrastruktur dasar di kota wisata tersebut masih membutuhkan perhatian pemerintah.
“Gedung yang sekarang masih bisa dipakai. Lebih baik anggarannya untuk kesehatan, pendidikan, atau fasilitas umum yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tulis akun lain.
Meski proyek pembangunan gedung baru dipastikan batal, ternyata perencanaannya sudah menyedot anggaran ratusan juta rupiah. Dari data pengadaan, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 462.194.681,55 untuk penyusunan detail engineering design (DED) atau rancangan teknis pembangunan gedung DPRD.
Anggaran tersebut digunakan untuk paket jasa konsultansi konstruksi pada tahun snggaran 2024. Namun, rencana pembangunan yang diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 70 miliar itu akhirnya kandas setelah mendapat gelombang kritik dan penolakan dari masyarakat pada 2025 lalu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Batu, Arief As Siddiq, mengatakan pihaknya masih akan menelusuri kebenaran desain yang beredar di media sosial karena dokumen tersebut belum berada di tangannya.
“Desain tersebut akan kami cek dulu, karena kami belum punya filen-ya. Kami akan koordinasikan dengan rekan-rekan dinas terkait,” kata Arief, Sabtu (16/5/2026).
Saat dimintai keterangan terkait penggunaan anggaran DED senilai Rp 462 juta untuk proyek yang batal direalisasikan, Arief mengaku belum bisa memberikan penjelasan rinci karena perencanaan tersebut berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai kepala dinas.
“Saya cek dulu terkait anggaran DED gedung DPRD, karena itu dibuat sebelum saya bertugas di Disperkim,” terang Arief.
