JATIMTIMES - Pengurangan jatah pupuk subsidi hingga 60 persen di semua wilayah menjadi polemik yang menakutkan bagi semua petani. Terlebih, sebentar lagi akan masuk awal musim tanam di mana kebutuhan pupuk menjadi sangat penting. Jika pasokan pupuk subsidi dikurangi maka stok pupuk murah akan sulit didapatkan hingga mengakibatkan tingginya biaya produksi bagi petani, dan hal itulah yang memberatkan bagi petani.
Ketakutan petani tersebut ternyata juga dirasakan di Kabupaten Situbondo terbukti adanya aduan yang masuk ke salah satu Anggota Komisi III DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Demokrat, Janur Sasra Ananda.
Baca Juga : Dugaan Pungli Bantuan Pupuk Gratis oleh Oknum Poktan, Petani Tebus dengan Sejumlah Uang
"Saya mendapat informasi langsung dari beberapa petani dan penyalur pupuk jika mereka sudah mendapatkan info bahwa ada pengurangan jatah sebanyak 60 % dari pusat, dan ini tampaknya menjadi sebuah fenomena di semua kabupaten. Artinya di masa awal musim tanam hal tersebut menjadi sangat riskan terutama bagi petani bisa menyebabkan gagal panen dan untuk itu saya minta kepada Dinas Pertanian agar lebih pro aktif untuk memperjuangkan ketersediaan pupuk. Paling tidak kembali ke angka semula karena jika kita hitung per hektare masih jauh seperti angka yang semula," ujarnya, Jumat, (5/1/2024).
Tidak hanya itu, secara kelembagaan Janur Sasra mengaku telah berkoordinasi dengan fraksi yang ada di Jawa Timur untuk menyampaikan langsung kepada wakil gubernur agar dikawal terkait permintaan stok pupuk kembali ke semula kalau perlu ditambah dan dirinya yakin dipertengahan tahun ini ada tambahan atau kembali ke semula untuk Kuota stok di Kabupaten Situbondo.
"Karena ini permasalahan pusat tentang pengurangan stok pupuk tapi kami akan terus melakukan langkah untuk bisa mempercepat agar bisa kembali ke semula," ucapnya.
Lebih lanjut, Ketua DPC Partai Demokrat Situbondo itu juga mengungkapkan jika persoalanini juga tugas pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera menyampaikan permohonannya. "Saya lihat tadi penyebab berkurangnya pupuk karena ada satu hal yang masih belum bisa saya ceritakan," katanya.
Baca Juga : Surat Suara DPRD Kota Batu Tiba, Proses Sortir Lipat Ditarget 15 Hari
Tetapi, kata Janur persoalan ini harus segara kita sikapi karena persoalan ini adalah kebutuhan pokok dasar masyarakat apalagi diawal masa tanam.
"Untuk PR kita dan pemerintah segera mengusulkan dan memberikan pemahaman kepada para petani dan segera mengambil langkah langkah khusus karena saya lihat Dinas pertanian belum ada langkah teknis," Pungkasnya.
