JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi mendukung adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui akses pengelolaan perhutanan sosial sengan skema Kawasan Hutan sengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Dukungan itu langsung diimplementasikan dengan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dengan Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Malang dengan agenda pertama sosialisasi pengelolaan KHDPK yang digelar di Pendapa Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen, Rabu (27/12/2023).
Baca Juga : Malang Alami Hujan Badai, Rumah Warga Turen Roboh Diterjang Angin
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu menyampaikan apresiasinya atas kontribusi, partisipasi dan atensi yang luar biasa dari seluruh pihak, sehingga kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan KHDPK di Pendapa Kabupaten Malang berjalan dengan lancar.
Pejabat yang memiliki latar belakang sebagai guru ini mengatakan, bahwa kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh camat, kepala desa, jajaran pengurus MWC NU dan LPP NU PCNU Kabupaten Malang. Dia berharap dapat menjadi forum strategis untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Malang melalui akses pengelolaan perhutanan sosial melalui program KHDPK.
"Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi pada hari ini dapat menjadi ruang positif untuk menyamakan persepsi dan kesepahaman," ungkap Sanusi.
Selain itu, Sanusi juga berkeinginan, melalui sosialisasi pengelolaan perhutanan sosial ini dapat melahirkan kesepakatan. Sekaligus, membangun komitmen bersama dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Malang. Salah satunya melalui akses pengelolaan perhutanan sosial KHDPK yang berkelanjutan.
Menurut Sanusi, program KHDPK harus disambut dengan baik. Hal ini dikarenakan program KHDPK dapat dijadikan salah satu upaya konkret dalam mewujudkan pemerataan akses dan distribusi aset sumber daya hutan dan selesainya konflik tenurial (kepemilikan lahan) di kawasan hutan.
"Selain itu inovasi KHDPK ini juga berperan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan," tutur Sanusi.
Baca Juga : Runner-Up Piala Soeratin U-13, Arunda FC Tak Lolos ke Zona Jatim
Sementara itu, mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI memiliki peran dalam percepatan pemberian akses kelola dan peningkatan usaha perhutanan sosial dan multiusaha kehutanan.
Lebih lanjut, Sanusi berharap dapat segera terbentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) sebagai garda terdepan dalam percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan perhutanan sosial di wilayah Kabupaten Malang.
Selain itu, juga berperan membantu memfasilitasi masyarakat setempat yang hendak mengajukan permohonan Perhutanan Sosial.
"Peran dan partisipasi aktif dari Bapak/Ibu Camat dan Kepala Desa, agar dapat mendukung keberhasilan program perhutanan sosial, terutama dalam rangka menyelenggarakan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan sumber pendapatan desa," tandas Sanusi.
