JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah menyiagakan sejumlah konselor atau penyuluh di tingkat kecamatan. Bagi masyarakat yang mengalami depresi dan membutuhkan konseling, selain ke puskesmas atau rumah sakit, kini juga bisa berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk mendapatkan pendampingan maupun konsultasi secara gratis.
Bupati Malang HM. Sanusi menuturkan, para konselor yang tersebar di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang tersebut ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan konsultasi mengenai beragam permasalahan. Khususnya terkait psikologi maupun permasalahan yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami depresi.
Baca Juga : Usai Membelikan Obat untuk Ibunya yang Sakit, Warga Karangploso Ditemukan Tewas Gantung Diri
"Iya, bagi yang punya kesulitan nanti mereka (masyarakat yang membutuhkan penyuluhan dan pendampingan) akan kami bantu. Tentunya sesuai dengan kapasitasnya," ungkap Sanusi.
Pejabat publik nomor satu di jajaran Pemkab Malang ini berharap, dengan disiagakannya konselor di tingkat kecamatan tersebut, mampu mengurai permasalahan yang mungkin sedang dihadapi oleh seseorang. Sehingga, apabila ada kencenderungan untuk bunuh diri bisa diantisipasi sedini mungkin.
"Nanti DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang) yang terjun. Kalau ada persoalan bisa dikonsultasikan ke camat setempat, kepala desa, atau ke DP3A langsung," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala DP3A Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo menegaskan, konsultasi maupun penyuluhan yang diberikan oleh petugas konselor tersebut gratis. Sehingga masyarakat yang membutuhkan penyuluhan maupun pendampingan psikologi bisa melapor atau konsultasi melalui Satgas PPA di tingkat kecamatan.
"Satgas PPA tersebut bila merangkap konselor bisa langsung dilakukan bimbingan konseling," jelasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (16/12/2023).
Dalam serangkaian penyuluhan tersebut, lanjut Arbani, konselor juga akan melakukan beberapa analisa. Di mana, jika diagnosa yang dialami oleh seseorang tersebut menunjukkan tingkatan sedang atau berat, maka akan dirujuk ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA.
"Apabila kasusnya sedang atau berat dan membutuhkan tenaga psikolog, maka satgas PPA atau konselor tersebut akan merujuk yang bersangkutan ke UPTD PPA Kabupaten Malang," imbuhnya.
Hasil dari rujukan tersebut, seseorang yang sebelumnya telah mendapatkan penyuluhan dari konselor di tingkat kecamatan itu nantinya akan mendapatkan pendampingan dari psikolog profesional.
Baca Juga : Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Gulirkan Program Tanam 1 Juta Hektare
"Bimbingan konseling lanjutan akan dilakukan oleh psikolog dari HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) yang telah ditunjuk oleh UPTD PPA. Saat ini UPTD PPA telah menjalin kerjasama dengan HIMPSI Malang," tuturnya.
Selain mengurai permasalahan maupun mencegah kecenderungan seseorang untuk melakukan bunuh diri, lanjut Arbani, para konselor yang disiagakan di tingkat kecamatan tersebut juga memberikan fasilitas konseling seputar permasalahan rumah tangga.
"Konseling yang diberikan adalah penyuluhan seputar rumah tangga yang mengarah pada kasus kekerasan serta perlindungan perempuan dan anak," ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, beberapa waktu belakangan ini peristiwa dugaan bunuh diri marak terjadi di Kabupaten Malang. Pada Selasa (12/12/2023) lalu, satu keluarga yakni bapak, ibu, dan satu orang anak kandungnya diduga meninggal bunuh diri.
Terbaru, peristiwa bunuh diri terjadi pada Sabtu (16/12/2023). Korbannya diketahui berinisial JK (38) warga Desa Tawangargo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Korban ditemukan tewas gantung diri di sebuah gubuk di kebun jeruk tak jauh dari tempat tinggalnya. Hingga kini, peristiwa dugaan bunuh diri tersebut sedang dalam penyelidikan Polsek Karangploso.
