JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar sosialisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik pada Kamis (14/12/2023) siang. Musrenbang Tematik merupakan inovasi dalam penyusunan Musrenbang dengan melibatkan masyarakat rentan.
Menurut Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu, hal tersebut juga dalam serangkaian Musrenbang RKPD yang telah mengacu pada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Musrenbang tematik RKPD Kota Malang merupakan inovasi forum antar pemangku kepentingan (stakeholders) dari kelompok perempuan, anak, disabilitas lanjut usia dan pemuda.
Baca Juga : Pemkab Blitar Susun Strategi Percepatan Proyek Pansela 2025-2045
"Ini dilaksanakan setiap tahunnya untuk membahas dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek, yang dalam hal ini lebih fokus pada program yang sesuai dengan kelompok pemangku kepentingan," jelas Dwi.
Dengan mengadopsi pendekatan partisipatif pada musrenbang RKPD, pelaksanaan musrenbang tematik ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Meliputi Sosialiasi Kamus Usulan Perencanaan, yang menjadi pedoman di dalam merumuskan usulan kegiatan perencanaan sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kota Malang.
Kemudian dilanjutkan dengan Pelaksanaan Pra Musrenbang Tematik dan perumusan daftar panjang usulan program/kegiatan sesuai tema. Selanjutnya, Pelaksanaan Desk atau pendampingan untuk menghasilkan daftar pendek usulan program/kegiatan sesuai tema.
Setelah itu Pelaksanaan Musrenbang Tematik untuk penentuan delegasi musrenbang
tematik yang dituangkan di dalam Berita Acara Musrenbang Tematik. Hingga Penginputan usulan program/kegiatan tematik pada tahapan Musrenbang RKPD di tingkat kelurahan.
"Hal ini dilakukan untuk mengintegrasikan output dari musrenbang tematik dengan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)," imbuhnya.
Keberadaan musrenbang tematik di Kota Malang merupakan bentuk komitmen yang nyata dari Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam melaksanakan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh elemen lapisan masyarakat. Tak terkecuali bagi
perempuan, anak, disabilitas, lansia dan pemuda. Musrenbang tematik Kota Malang.
Baca Juga : Sinergitas Bisnis, Bank Jatim Teken NDA dan PKS dengan Bank Lampung
"Menjadi wadah bagi masyarakat rentan yang selama ini terabaikan, menjadi terfasilitasi untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya.
Keberhasilan musrenbang tematik ini dirasakan manfaatnya secara nyata, dengan diakomodirnya usulan tematik di tahun 2023 ini yang akan dilaksanakan di 2024," terang Dwi.
Catatan Bappeda, melalui Musrenbang Tematik ini juga telah mengkomodir berbagai usulan dari kalangan masyarakat rentan. Sebanyak 86,7% usulan musrenbang Perempuan, 90 % usulan musrenbang anak, 78,3% usulan musrenbang disabilitas, 93% usulan musrenbang lanjut usia
dan sebesar 75,8% usulan musrenbang pemuda terakomodir.
Pemkot Malang bahkan juga mensinergikan kelima usulan musrenbang tematik tersebut yang belum terakomodir menjadi salah satu input dari Musrenbang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Yang juga sebagai alternatif pembiayaan usulan-usulan pembangunan yang belum dapat terakomodir dari pembiayaan APBN maupun APBD.
"Pelaksanaan musrenbang tematik yang tahun ini merupakan musrenbang tematik kelima, dan dalam kesempatan ini pula, kita menarik komitmen bersama antara Pemkot Malang dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan Musrenbang Tematik RKPD ini dapat terus berkelanjutan," pungkasnya.
