JATIMTIMES - Dalam debat capres perdana pada Selasa (12/12/2023) malam, capres nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan mengusung jargon utamanya yakni "Perubahan".
Dalam paparan misinya 4 menit pertama, Anies menegaskan bahwa sebagai negara hukum, hukum di Indonesia harus ditempatkan sebagai rujukan utama. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan negara hadir memberikan rasa keadilan, kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua.
Baca Juga : Soroti Pernyataan Budiman Sudjatmiko soal Isu Pelanggaran HAM Prabowo, Alissa Wahid: Absurd
"Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan baik yang di puncak dan seluruh jajaran," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, dikutip YouTube KPU Live Streaming, Selasa (12/12/2023).
Namun menurut Anies, akhir-akhir ini banyak aturan hukum yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan aturan cenderung disesuaikan dengan pemegang kekuasaan.
"Tapi apa yang terjadi banyak aturan ditekuk, sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? tidak. Ini harus diubah, ini harus dikembalikan," tandas Anies.
Dia juga mengklaim bahwa tatanan penyelenggaraan pemerintah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Anies pun menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan.
"Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi," jelasnya.
Anies pun berharap jika hukum di Indonesia harusnya tegak. Namun, ia mengklaim jika hukum di Indonesia bengkok. "Dalam kenyataannya hukum di negara kita bangkok. Dia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan, mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya," tegasnya.
Anies pun menyoroti hadirnya salah satu milenial dalam ajang debat capres-cawapres 2024 kali ini, yakni Gibran Rakabuming Raka. Namun dibalik suksesnya Gibran, dia mengatakan ada ribuan milenial yang tersisihkan.
Baca Juga : Format Debat Capres Perdana di KPU, Ini Rincian Pembahasannya
"Tetapi ada ribuan milenial dan generasi Z, yang peduli pada anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan, ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? tidak, kita harus lakukan perubahan," tandas Anies.
Anies juga menyoroti kasus Mega Suryani, Ibu Rumah Tangga yang disebut mengalami KDRT, namun laporannya tak diperhatikan oleh negara hingga membuat Mega meninggal.
"Di sini ada ayahnya Harun ar-rasyid, dia adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu, protes hasil pemilu. Apa yang terjadi dia tewas sampai dengan hari ini, tidak ada kejelasan, apakah ini akan dibiarkan? Tidak," ujar Anies.
Dia pun menegaskan tidak akan tebang pilih soal urusan hukum. Baik itu menyangkut ASN, Polri maupun TNI semua hukum ditegakkan.
"Kami mendedikasikan diri hadir untuk memberikan komitmen bahwa dari puncak sampai ke bawah, kami akan tegakkan hukum pada siapa saja, kami kembalikan marwah kehidupan bernegara yang menempatkan hukum sebagai tempat yang paling tinggi. Dan ketentuan itu berlaku pada semua, termasuk ketika menyangkut urusan ASN, urusan TNI dan Polri," pungkas Anies.
