JATIMTIMES - Pernyataan aktivis 98 sekaligus Wakil Ketua Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, soal capres Prabowo yang dicap sebagai pelanggar hak asasi manusia (HAM) peristiwa 1998 tengah menjadi sorotan. Salah satu tokoh yang menyoroti pernyataan Budiman adalah putri sulung almarhum Presiden ke-4 Indonesia Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid.
Perempuan yang dikenal sebagai aktivis sosial, terutama dalam bidang multikulturalisme, demokrasi, HAM dan gerakan Muslim moderat di tanah air, tersebut mengaku kaget mendengar pernyataan Budiman. Pasalnya, menurut Alissa, menjalankan tugas negara tidak dengan melanggar HAM.
Baca Juga : Myanmar Jadi Sumber Opium Terbesar di Dunia
"Saya kaget seorang @budimandjatmiko berbicara seperti ini. Menjalankan tugas negara bukan lisensi untuk langgar HAM," jelas Alissa melalui akun X pribadinya, dilihat Selasa (12/12/2023).
Perempuan yang berprofesi sebagai psikolog keluarga itu pun mengingatkan Budiman tentang perjuangan para aktivis HAM peristiwa 1998. “Apa tidak ingat teman-teman yang sampai sekarang tidak kembali & keluarga mereka spt bu @sumarsih11?” ucapnya.
Alissa pun keheranan dengan sikap politik yang digunakan Budiman. "Apakah memang harus begini, Mas? Tidak adakah cara lain utk berpolitik?" tanyanya.
Menurut Alissa, jika Budiman mengklaim bahwa zaman telah berubah dan hendak berkompromi dengan perubahan zaman, masih ia terima. Tetapi jika mengungkit peristiwa 1998, Alissa mengatakan hal itu adalah absurd.
"Kalau mas @budimandjatmiko beragumen bahwa zaman sudah berubah, mau berkompromi atau apalah-apalah, masih masuk akal bagi saya," ujarnya.
"Tapi mereduksi peristiwa kelam '98 yg sampai saat ini tidak ada closure-nya bagi sejarah bangsa & bagi keluarga. Buat saya itu absurd," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, Budiman menyebut isu Prabowo yang dicap sebagai pelanggar HAM peristiwa 98 selalu muncul saat hendak pemilu. Padahal mantan anggota DPR tersebut mengklaim jika pada 1998, Prabowo hanya memenuhi panggilan tugas negara sebagai prajurit TNI. Sementara dirinya dulu bersama para aktivis 98 menjalankan tugas sejarah.
"Dulu, tahun 1998, kami di sini merasa sedang memenuhi panggilan sejarah untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bebas, Indonesia demokratis," kata Budiman, dikutip YouTube Kompas TV, Selasa (12/12/2023).
Baca Juga : Aksi Sekelompok Pro Palestina Protes ke Butik Zara, Bawa Bungkusan Kain Kafan
"Dulu, Pak Prabowo ada dalam posisi memenuhi panggilan tugas negara. Kami menjalankan tugas sejarah, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-duanya untuk menjaga Indonesia," sambungnya.
Lebih lanjut Budiman mengklaim jika posisi tugas sejarah dan tugas negara berseberangan kala itu. Perlawanan pun tak bisa dihentikan mengingat para aktivis 98 ingin adanya perubahan.
"Tahun 98 tugas sejarah dan tugas negara ada dalam posisi berhadapan karena pada waktu itu negara otoriter, menolak untuk melakukan perubahan dengan cara baik-baik sehingga terpaksa kami melakukan terobosan dan perlawanan," jelasnya.
Lantas kini Budiman ingin tugas negara dan tugas sejarah berdampingan. Oleh karenanya, dia mengklaim jika para aktivis 98 bersatu mendukung Prabowo dan pasangannya, Gibran Rakabuming.
"Hari ini kami bersama Pak Prabowo setelah 25 tahun, kami ingin tugas negara dan tugas sejarah tidak berhadapan, kami bersatu. Karenanya ada ancaman-ancaman, ada situasi-situasi yang mengharuskan kami bersatu," ungkapnya.
"Kami sebagai aktivis, bukan sekadar (ingin) Indonesia menjadi lebih bebas, bukan sekadar Indonesia jadi lebih baik dan lebih bersih, tapi Indonesia jadi lebih kuat karena tantangan-tantangan global, pergeseran pergesekan global yang mengharuskan Indonesia bersatu untuk kemajuan agenda hilirisasi, agenda-agenda agraris dan sebagainya," pungkas Budiman.
